Banjir Tenaga Kerja Asing, Presiden Jokowi Dikritik

MANTAN Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli mengkritik banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Hal itu dinilai menjadi kekurangan pemerintah.

"Ini karena kelemahan pemerintahan Presiden Jokowi yang terlalu semangat untuk menarik investasi dari China ," kata Rizal dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk '10 Tahun Hubungan Ekonomi Indonesia-China,' Minggu (30/7).

Rizal mengatakan Indonesia sudah menjalin hubungan investasi dan perdagangan dengan banyak negara. Namun hanya Tiongkok yang mengirim penduduknya dalam jumlah besar ke Indonesia untuk menjadi pekerja dan staf.

Baca juga: Indonesia Disebut Perlu Mencermati Teknik Pinjaman Utang Tiongkok

"Kita puluhan tahun dengan Jepang, Eropa, Amerika Serikat, paling mereka datang membawa 20 orang staf yang penting-penting doang," ujar dia.

Rizal menyebut banjirnya TKA berdampak pada sumber daya manusia di Indonesia. Tenaga terampil Indonesia menjadi tidak dapat kesempatan untuk mendapat pekerjaan.

Baca juga: Kerja Sama dengan Tiongkok Harus Menguntungkan Indonesia    

Rizal membandingkan situasi serupa sempat terjadi saat Malaysia dipimpin itu Perdana Menteri Najib Razak. Namun situasi berubah di era Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

"Mahathir negosiasi dengan (Presiden Tiongkok) Xi Jinping, maksimal lima persen tenaga kerja China dari total tenaga kerja yang boleh ke Malaysia," ujar dia.

Ketegasan lainnya, yakni kompleks perumahan di Johor hanya boleh dibeli rakyat Malaysia. Tenaga kerja Tiongkok tidak diperkenankan membeli perumahan.

"Jadi kita lihat pemimpin tangguh yang memperjuangkan hak-hak rakyatnya, tidak mau dibanjiri ratusan ribu bahkan jutaan tenaga kerja China," tutur Rizal.

Menurut Rizal, Jokowi seharusnya berani membatasi jumlah tenaga kerja dari Tiongkok. Supaya menguntungkan kedua belah pihak agar tidak ada konflik sosial dan pihak Tiongkok disambut dengan baik.

"Kita merdeka itu ingin menjadi negara yang punya kemandirian, kekuatan untuk melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan. Bukan memberi pekerjaan ke negara lain," ucap dia. (Z-3)