Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya kelangkaan serta tingginya harga LPG 3 kg di beberapa daerah disebabkan oleh kebijakan tata niaga yang kurang tepat.
Menurutnya, kebijakan tata niaga yang kurang tepat tersebut karena adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di masing-masing daerahnya.
"Kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kg di beberapa daerah karena kebijakan penetapan HET yang diberikan kepada Pemda. Hal itu dapat membuat perbedaan harga di tingkat daerah, dan bisa saja jatahnya di wilayah tertentu bergeser ke wilayah yang lain," kata Komaidi kepada Media Indonesia, Selasa (25/7).
Baca juga : Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Masih Terjadi di Badung
Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan penetapan HET di masing-masing daerah bisa membuat harga-harga bervariasi. Apalagi, kata Komaidi, jika daerah tersebut berada di perbatasan, hal itu dapat memungkinkan masyarakat untuk menyeberang ke daerah lain untuk mendapati harga LPG 3 kg yang lebih murah.
"Misalkan, seperti perbatasan Jabodetabek, jika ada perbedaan harga otomatis akan ada kemungkinan masyarakat dapat mengalir ke tempat lain. Ini lah yang dapat memicu kelangkaan di daerah setempat dan juga dapat menyebabkan harga naik signifikan kalau sudah langka," ujar Komaidi.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar kebijakan HET tersebut dapat kembali dikelola oleh pemerintah pusat. Menurutnya, jika kebijakan tersebut masih ada di Pemda, tentunya masalah kelangkaan dan disparitas harga ini tidak akan pernah terselesaikan.
Baca juga : Konsumsi LPG 3 Kilogram di DIY Meningkat 10,3% Dibanding Tahun Lalu
"Permasalahan ini harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Lebih baik penetapan HET ini juga diatur oleh pemerintah pusat agar dapat lebih terkontrol," pungkasnya. (Fik/Z-7)
Kunjungan menteri ini sekaligus merupakan tindak lanjut dari sosialisasi prosedur baru terkait standar pengisian tabung elpiji 3 kg
SEJAK diberlakukannya larangan penjualan gas elpiji 3 kg di warung-warung pada 1 Februari 2025, membuat stok gas bersubsidi tersebut pangkalan-pangkalan turun drastis bahkan hilang.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menambah penyaluran tabung elpiji sebesar 2,5 juta tabung selama periode 2-9 Februari 2025.
Pemkab Kepulauan Seribu memastikan stok kebutuhan pokok dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi ukuran tiga kilogram untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 1442 Hijriah mencukupi.
PERBUATAN terdakwa diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
JAKSA penuntut umum (JPU) Kejari Kabupaten Bogor bersikukuh menuntut terdakwa Sugiman Tindjau selama 18 bulan bui karena memproduksi tabung gas 3 kg tak sesuai SNI.
Data per 11 September 2021 pukul 17.00 WIB, Pemprov DKI Jakarta selama program vaksinasi covid-19 dilakukan sejak Januari 2021 lalu telah menggunakan 18.469.288 dosis.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Seperti dialami Rinintha Niken, yang memilih berhemat dalam menggunakan minyak goreng. Dia khawatir kelangkaan stok minyak goreng terus berlanjut.
Kapolres Jakbar Kombes Ady Wibowo mengatakan transaksi itu diduga dilakukan dengan cara minyak dari truk lalu dipindahkan ke truk lain dan seterusnya.
Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi Susianto, mengimbau kepada oknum penimbun minyak di pabrikan maupun distributor agar tak memainkan harga minyak.
Stok kacang kedelai di Pasar Tugu, Kota Depok, mengalami kelangkaan sejak Senin (7/3) sehingga berimbas pada harga tahu dan tempe.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved