Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya kelangkaan serta tingginya harga LPG 3 kg di beberapa daerah disebabkan oleh kebijakan tata niaga yang kurang tepat.
Menurutnya, kebijakan tata niaga yang kurang tepat tersebut karena adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di masing-masing daerahnya.
"Kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kg di beberapa daerah karena kebijakan penetapan HET yang diberikan kepada Pemda. Hal itu dapat membuat perbedaan harga di tingkat daerah, dan bisa saja jatahnya di wilayah tertentu bergeser ke wilayah yang lain," kata Komaidi kepada Media Indonesia, Selasa (25/7).
Baca juga : Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Masih Terjadi di Badung
Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan penetapan HET di masing-masing daerah bisa membuat harga-harga bervariasi. Apalagi, kata Komaidi, jika daerah tersebut berada di perbatasan, hal itu dapat memungkinkan masyarakat untuk menyeberang ke daerah lain untuk mendapati harga LPG 3 kg yang lebih murah.
"Misalkan, seperti perbatasan Jabodetabek, jika ada perbedaan harga otomatis akan ada kemungkinan masyarakat dapat mengalir ke tempat lain. Ini lah yang dapat memicu kelangkaan di daerah setempat dan juga dapat menyebabkan harga naik signifikan kalau sudah langka," ujar Komaidi.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar kebijakan HET tersebut dapat kembali dikelola oleh pemerintah pusat. Menurutnya, jika kebijakan tersebut masih ada di Pemda, tentunya masalah kelangkaan dan disparitas harga ini tidak akan pernah terselesaikan.
Baca juga : Konsumsi LPG 3 Kilogram di DIY Meningkat 10,3% Dibanding Tahun Lalu
"Permasalahan ini harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Lebih baik penetapan HET ini juga diatur oleh pemerintah pusat agar dapat lebih terkontrol," pungkasnya. (Fik/Z-7)
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
KETUA pengurus harian YLKI Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) dibanderol menjadi Rp15.700 per liter
Kan pemerintah sekarang akan berakhir di September 2024. Akhiri dengan husnul khotimah.
Pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor, dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, kelangkaaan dapat terjadi karena fenomena El Nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai.
LANGKANYA stok beras premium di minimarket dirasakan warga Jakarta Timur. Warga yang tinggal di hunian vertikal menyebut sudah sejak Sabtu (10/2) lalu kesulitan mencari beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved