Daerah Penghasil Nikel Miskin, Hilirisasi tidak Berdampak Langsung

HILIRISASI nikel seharusnya bisa membangkitkan ekonomi lokal. Tapi  kenyataannya, hilirisasi nikel sekarang ini disebut gagal, lantaran,  penduduk miskin di daerah penghasil nikel itu malah meningkat.

Dari data yang ada, angka kemiskinan di Sulsel misalnya pada September 2022, ada 8,66%. Naik 0,04% pada Maret 2023 jadi 8,70%.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Prof Hamid Paddu menjelaskan jika hal itu memang amat mungkin terjadi, meski dampak pertumbuhan ekonomi bagus bagi daerah, tapi kemiskinan tetap ada.

Baca juga : 5 Juta Ore Nikel Dikirim ke Tiongkok, KPK Curiga Masalahnya Di Indonesia

Alasannya, karena tempat atau daerah penghasil nikel itu berhasil meningkatkan ekonomi lokal, lantaran keterkaitan nikel itu dengan ekonomi skala menengah ke bawah tidak ada. Perdagangan nikel, tidak berpengaruh ke bawah.

"Kecuali, di sentra-sentra penghasil nikel itu, muncul tambahan hotel, tenaga kerja, kemudian akomodasi, transportasi dengan memanfaatkan orang lokal. Tapi itu juga tidak bisa secara langsung. Terlebih dalam pengertian pasar, dan kegiatan-kegiatan unit usaha, masyarakat sekitar tambang tidak tersentuh," urai Hamid Paddu.

Baca juga : Menelikung Hilirisasi Nikel

"Harusnya, jika ada industri yang dibangun, industri apa pun itu, yang menggunakan bahan nikel misalnya diubah menjadi apa. Ketika industri itu dibangun, maka industri itu harusnya bisa membangun usaha-usaha yang terkait," sambungnya.

Dia mencontohkan, bisa hadir berbagai usaha seperti transportasi, restoran, atau makanan bagi pekerja yang bisa memberdayakan masyarakat lokal.

"Kalau tambang, hanya itu saja, yang bisa menyentuh ekonomi  lokal. Seperti tenaga kerja, yang sudah disiapkan semuanya, kamar dan makanan, sehingga tidak berkaitan dengan daerah langsung. Terlebih jika tenaga kerja dari luar, setelah dapat uang, cuti, mereka pulang ke daerah masing-masing, uang yang mereka hasilkan, tidak dibelanjakan di tempat kerjanya, tapi dikonsumsi di daerah masing-masing," urai Hamid.

Penuh ketidakpastian

Guru besar ilmu keuangan negara dan ekonomi publik itu juga menggarisbawahi, situasi di berbagai daerah masih ada ketidakpastian berinvestasi, maka tentu tidak akan berjalan hilirisasinya.

"Karena jika di daerah tambang itu, pasti lokasinya hanya digali, digali dan digali, tidak mungkin ada mal, yang jadi tempat uang berputar," tukas Hamid Paddu.

Meski pun, dia mengakui, bahwa kebijakan hilirisasi dari segi kebijakan adalah sebuah strategi untuk pengembangan Indonesia melalui industri, karena memang komoditasnya melimpah, dan hilirisasi sebagai bentuk atau cara menjaga sumber daya yang ada.

Hanya saja lanjutnya, harusnya ada industri lanjutan yang menggunakan sumber daya yang ada tadi, agar supaya meningkatkan perekonomian. Karena hilirisasi tidak hanya sampai pada membangun smelter saja, tapi melahirkan barang baru. Ada industri ikutan yang lahir untuk jangka menengah dan panjang.

"Tapi yang pasti, semua butuh waktu dan proses, yang cukup panjang. Kemudian butuh infrastruktur. Di setiap daerah, baik aksesibilitas,  harus juga ada peraturan yang mendorong proses hilirisasi dengan baik.  Undang-undang atau peraturannya harus diperbaiki," pungkas Hamid Paddu. (Z-4)