BRI Dukung Rencana Pemerintah Hapus Kredit Macet UMKM

SEBAGAI salah satu solusi mendorong laju pertumbuhan kredit kepada UMKM, pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank. Kebijakan tersebut dinilai akan membuat ekonomi semakin cepat pulih pasca krisis akibat pandemi.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyambut baik dan mendukung kebijakan itu. Sejak 2021, perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk mengkaji ulang soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan segmen UMKM khususnya mikro dan ultra mikro, masih memiliki peluang besar dalam pembiayaan.

Baca juga: Penguatan Data UMKM Penting untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Kendati demikian di segmen UMKM masih ada masalah meminjam dan tidak terbayar. Di sisi lain BRI yang merupakan bank pemberdaya UMKM sekaligus perusahaan milik negara, tidak berani menghapuskan kredit macet tersebut karena dapat masuk sebagai aset negara.

“Maka butuh kebijakan seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini (hapus buku dan hapus tagih), jadi kami menyambut baik rencana tersebut," kata Sunarso, Rabu (19/7).

Hal ini mengingat UMKM adalah tulang punggung ekonomi negara. Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB berada di sekitar 60% dan menyerap 96% tenaga kerja nasional. Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Labamu Jalin Kerja Sama Lindungi Pelaku UMKM

Hingga kuartal I-2023, BRI berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% (yoy), dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun. Jumlah tersebut mengambil porsi 83,86% dari total kredit BRI.

Adapun motor utama pertumbuhan kredit BRI adalah segmen mikro yang mencapai 11,18% yoy. BRI sendiri menargetkan porsi kredit UMKM dapat terus tumbuh hingga mencapai sekitar 85% dari total portofolio kredit perseroan pada 2024.

Dengan kebijakan penghapusan kredit, menurut Sunarso, dapat membantu UMKM lebih berani mengakses pendanaan.

Hal itu akan mendorong pertumbuhan kredit yang diproyeksikan pemerintah untuk dapat mendorong roda perekonomian di tataran pelaku ekonomi akar rumput. (Z-6)