Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENGUATAN pendataan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penting dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor ekonomi nasional.
"Agar pengembangan sektor UMKM bisa diakselerasi dengan tepat, membutuhkan data yang akurat dan mutakhir terkait kondisi UMKM yang bersangkutan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/7). Pada Rabu (12/7) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat menjalin kerja sama untuk memperkuat pendataan Koperasi dan UMKM (KUMKM) seluruh Indonesia.
Seskemenkop-UKM menjelaskan, pada 2022, kegiatan pendataan koperasi dan UMKM dilaksanakan pada 240 kabupaten/kota di 34 provinsi dan mendapatkan 9,1 juta data koperasi dan UMKM dengan kriteria nonpertanian dan menetap. Sebelumnya data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Labamu Jalin Kerja Sama Lindungi Pelaku UMKM
Menurut Lestari, upaya untuk memutakhirkan data UMKM harus segera dituntaskan agar berbagai kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhannya bisa tepat sasaran. Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat berharap para pemangku kebijakan konsisten dalam menerapkan upaya percepatan pertumbuhan sektor UMKM.
Melalui ketersediaan data base UMKM nasional yang lengkap dan mutakhir, ungkap Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, membuka peluang sejumlah pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan UMKM nasional. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem berharap semua pihak mampu memanfaatkan data UMKM nasional dengan sebaik-baiknya dalam mendukung sejumlah sektor ekonomi kerakyatan.
Baca juga: Kendala dalam Membangun Karakter Anak Bangsa Harus Segera Diatasi
Rerie sangat berharap dengan tata kelola yang semakin baik dalam pengembangan UMKM nasional, sektor ekonomi rakyat itu mampu berkontribusi lebih luas lagi bagi peningkatan kinerja perekonomian nasional. (Z-2)
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Komitmen terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus ditegakkan secara konsisten demi menjawab ancaman serius akibat pemanasan global.
PENINGKATAN literasi peserta didik di sejumlah sektor harus didukung konsistensi kebijakan dan political will semua pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
Lestari Moerdijat mendorong implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved