Pentingnya Strategi Hadapi Dampak El Nino dan Hetikan Pemborosan Makanan

Untuk menghadapi dampak El Nino yang diperkirakan puncaknya akan terjadi pada Agustus-September 2023, seluruh elemen masyarakat harus menyiapkan strategi dan langkah antisipasi. Salah satunya adalah dengan mengurangi pemborosan makanan. Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden (UKP) RI Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono, dalam pidato kuncinya di acara Grup Diskusi Terpumpun di Bogor, Kamis (6/7).

Pada acara yang bertema Strategi dan Antisipasi Dampak El Nino Terhadap Ketahanan Pangan ini, ia menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional. “Kita dihadapkan pada ancaman kekeringan karena fenomena El Nino yang bisa berdampak pada produksi pangan secara nasional. Kemarau panjang dan ekstrem ini harus benar-benar kita antisipasi dengan strategi yang baik,” kata Mardiono.

“El Nino dan La Nina sebenarnya merupakan fenomena yang sudah jamak terjadi dan BMKG juga sudah memperkirakan Indonesia akan mengalami dengan puncak terekstrem pada Agustus 2023. Oleh karena itu, saya berharap seluruh stakeholder termasuk perguruan tinggi, BRIN, Bapanas, Kementan, dan instansi terkait harus menjadi lokomotif dalam menghadapi fenomena alam ini, mengingat pengaruh El Nino terhadap sektor pertanian bersifat langsung dan nyata,” katanya.

Selain itu, ia menekankan perlunya perhatian khusus, dari instansi terkait dengan mengeluarkan kebijakan berupa perlindungan terhadap para petani, yang mengalami gagal panen, akibat dampak dari iklim ekstrem, karena selain kerugian ekonomi yang sangat dahsyat, kebakaran hutan dan lahan, juga membawa dampak kesehatan yang mengerikan.

Dalam pidatonya, Mardiono juga menyoroti pada pola budaya konsumsi di masyarakat terutama mengenai pemborosan makanan, food waste dan food loss di Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan, data dari UNEP pada 2021, menunjukkan Indonesia menjadi negara dengan produksi sampah makanan urutan ke-4, terbesar di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Nigeria dengan total sampah makanan mencapai 21 juta ton tiap tahunnya,” katanya, seperti tertera dalam keterangan resminya.

Bappenas memperkirakan negara setidaknya mengalami kerugian ekonomi yang mencapai Rp213 triliun sampai Rp551 triliun per tahun, atau setara dengan 4 sampai 5 persen PDB Indonesia akibat pemborosan ini.

“Sampah makanan juga menyumbang sekitar 8 sampai 10% emisi gas rumah kaca, sehingga saya kira ke depan mendesak ada perubahan budaya masyarakat, melalui kampanye program ‘makan secukupnya’ untuk mengubah perilaku masyarakat, dengan mengambil makanan sedikit, dan dapat menambah makanan sesuai porsinya jika diperlukan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan riset World Food Programme (WFP) menunjukkan negara dengan kerawanan iklim semakin tinggi cenderung akan menimbulkan kerawanan pangan yang berdampak pada populasi masyarakat dengan gizi kurang (undernourished).

“Indonesia termasuk wilayah dengan kerawanan iklim medium, sehingga diperlukan awareness dan antisipasi untuk mengurangi potensi krisis pangan. Perlu political will dan langkah aksi bersama untuk meningkatkan produksi beras, kedelai, daging lembu, dan gula konsumsi agar dapat memenuhi kebutuhan nasional,” kata Arief. (Ant/M-3)