Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat dengan Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income) di 2022, berdampak baik pada Indonesia dalam hal peningkatan investasi.
Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia masih tergolong negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income) di 2021. Dengan pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Indonesia sebesar US$4.580 di 2022, naik 9,8% dibandingkan 2021 dengan US$4.170, membuat Indonesia menjadi berpendapatan menengah.
"Kami yakin bahwa status baru ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia, dengan peningkatan investasi asing yang masuk ke negara kita dan penciptaan lapangan kerja," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi kepada wartawan, Selasa (4/7).
Baca juga: Status Ekonomi Indonesia Naik, Butuh 6 Persen Menuju Pendapatan Tertinggi
Ia menuturkan kenaikan status bagi Indonesia berkat kekompakan masyarakat dan pemerintah dalam penanganan pandemi yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar pada 2021 lalu.
"Ini membuktikan bahwa kerja keras kita semua sebagai bangsa dalam menghadapi dan bangkit dari pandemi telah membuahkan hasil," ucapnya.
Baca juga: Sandiaga Uno : Politik tidak Boleh Ganggu Pertumbuhan Ekonomi
Jodi menambahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah berupaya keras untuk memastikan pertumbuhan tersebut merata dan inklusif untuk semua masyarakat Indonesia.
"Kita harus optimistis dengan kekompakan, kerja keras, dan inovasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi lagi di masa depan," kata Jodi. (Z-10)
status Indonesia yang kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country/UMIC) dapat memberikan dampak positif, utamanya dari sisi investasi.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved