Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan negara tetap akan membayar utang pada pengusaha tol Jusuf Hamka. Seperti diberitakan, Jusuf Hamkan menyebut pemerintah mempunyai utang pada dirinya sebesar Rp800 miliar.
Ditanya soal utang tersebut, Mahfud mengaku belum bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas kembali kewajiban negara tersebut. Namun, ia memastikan negara tak akan berpangku tangan dan akan menyelesaikan masalah tersebut.
“Jusuf Hamka laporannya kepada saya kira-kira baru dua minggu yang lalu. Kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya karena ini masalah negara dan harus diselesaikan tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang pada negara tapi kewajiban negara terhadap rakyat diambangkan terus, di-review terus selama bertahun-tahun. Tidak boleh,” ujar Mahfud di Jawa Tengah seperti dikutip dari video Kemenkopolhukam, Jumat (30/6).
Baca juga: Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar, Menkeu: Kita Pelajari
Mahfud beralasan belum sempat bertemu dengan Sri Mulyani guna membahas masalah itu karena keduanya sama-sama harus melakukan tugas kunjungan ke berbagai wilayah. Ia menjelaskan persoalan utang-piutang dengan Jusuf Hamka merupakan hukum keperdataan. Penyelesaiannya, ujar dia, tidak perlu terburu-buru berbeda dengan persoalan hukum pidana yang harus segera ditindak.
“Saya sampai hari ini belum ketemu ibu Menteri Keuangan sejak ketemu Jusuf Hamka, karena begitu laporan bu Sri Mulyani ke luar negeri, ke London, ke Paris dan sebagainya dan saya kunjungan kerja ke berbagai daerah,” ungkap Mahfud.
Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Kembali Alami Penurunan
Pemerintah, ujar dia, masih mencari waktu yang tepat untuk kembali membahas utang itu secara jernih. Seperti dilaporkan, utang pemerintah kepada Jusuf Hamka bermula dari deposito PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang dilikuidasi oleh pemerintah sejak krisis moneter 1998.
Jusuf Hamka mengaku belum mendapatkan uang depositonya. Namun, pemerintah beralasan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni anak dari Presiden Kedua RI Siti Hardijanti Hastuti Soeharto atau Tutut Soeharto.
Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkan gugatan tersebut. Namun, hingga kini Jusuf belum mendapat kejelasan pembayaran utang itu. Menkeu menyebut bahwa pemerintah perlu kehati-hatian dalam membayar utang tersebut.
“Karena ini hubungan keperdataan, utang-piutang selesaikannya tidak perlu buru-buru kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jenis beda dengan hukum pidana, harus segera ditindak,” ucap Mahfud.
(Z-9)
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024.
PSI menegaskan tidak ada kesepakan dengan Partai Golkar terkait wacana pengusungan Kaesang Pangerap -Jusuf Hamka pada Pilkada 2024.
PARTAI Golongan Karya (Golkar) memberikan surat instruksi ke kader Partai Golkar, Jusuf Hamka alias Babah Alun dalam Pilkada DKI Jakarta.
Partai Golkar tampak menutup kemungkinan untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta.
KEMUNCULAN Jusuf Hamka atau yang dikenal Babah Alun untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dinilai memberi warna baru bagi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Indonesia mengajukan pinjaman US$250 juta untuk memperkuat kesiapan rumah sakit, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi, dan memperkuat pengujian.
ADFD menyediakan bantuan finansial bagi perusahaan di Uni Emirat Arab dan negara-negara berkembang, seperti Pakistan, Mesir, Sudan dan Ethiopia.
Angka itu setara dengan lebih dari 100% produk domestik bruto tahunan Inggris, atau total output ekonomi, untuk pertama kalinya sejak 1961.
Ia tidak menyebutkan berapa jumlah utang yang dimohonkan pembatalan tersebut.
Lembaga-lembaga keuangan tidak resmi China juga telah melakukan penangguhan pembayaran utang sesuai dengan ketentuan G20 tentang Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI).
Ratusan pengunjuk rasa akan menduduki kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe hingga keduanya mengundurkan diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved