Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Pengamat Kritik Keras Luhut soal Impor KRL Baru: TKDN ke Mana?

Insi Nantika Jelita
22/6/2023 18:48
Pengamat Kritik Keras Luhut soal Impor KRL Baru: TKDN ke Mana?
Alat berat menurunkan gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (4/4).(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio mengkritisi rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang bakal impor kereta rel listrik (KRL) baru alih-alih mendatangkan KRL bekas dari Jepang.

Menurutnya, selama ini Luhut dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya lantang mengampanyekan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sedangkan, opsi impor KRL baru akan menggunakan TKDN yang minim.

"Luhut kan paling tegas soal TKDN. Sementara, kalau beli kereta baru, TKDN-nya mana? Apa itu enggak mencoreng muka sendiri?" kata Agus saat dihubungi, Kamis (22/6).

Baca juga: Kebijakan TKDN Perlu Selektif, Ini Alasannya

Selain itu, Agus juga menyebut keputusan pemerintah yang memilih opsi impor KRL baru akan merogoh kocek negara lebih dalam ketimbang mendatangkan KRL bekas.

Dari perhitungan PT Kereta Api Indonesia (KAI), harga satu KRL bekas dari Jepang sebesar Rp1,6 miliar, sedangkan harga satu KRL baru mencapai Rp20 miliar. Ada perbandingan harga yang cukup besar.

Baca juga: Ini Alasan Luhut Tolak Impor KRL Bekas Jepang

"Memang duitnya ada pemerintah kalau impor kereta baru? Padahal impor KRL bekas Jepang sudah dikasih harga murah, tapi pilih opsi beli baru," ucap Agus.

Namun demikian, Agus berharap pemerintah segera merealisasikan pengadaan KRL agar 200 ribu penumpang Jabodetabek tidak terlantar tiap harinya karena 10 rangkaian kereta akan pensiun di tahun ini.

Ia menyampaikan kerap menerima keluhan dari penumpang KRL karena kapasitas kereta yang tidak mencukupi alias harus berdesak-desakan saat di jam-jam sibuk.

"Penumpang ini kan paling banyak yang menengah ke bawah. Kalau mereka telat masuk kerja, bisa dipotong gajinya. Intinya, pemerintah harus segera mendatangkan kereta ini, jangan kebanyakan wacana," pungkasnya. (Ins/Z-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya