Kembangkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Dorong Pembangunan Inklusif Berkelanjutan

PENCAPAIAN target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan iklim global melalui penerapan ekonomi hijau hingga saat ini. Upaya tersebut ditunjukkan pemerintah melalui komitmen dalam mendorong penyediaan sumber daya yang optimal guna mengakselerasi transisi energi berkelanjutan.

Dalam International Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy, Selasa (6/6), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menerangkan bahwa komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut juga ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada National Determined Contributions (NDC) yang menggunakan kemampuan sendiri sebesar 29% menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20%.

"Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global. Selain itu, kita harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau," ungkap Susiwijono.

Baca juga: Wapres: Separuh PDAM Dalam Kondisi 'Sakit'

Komitmen pemerintah tersebut juga diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta, mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund, melakukan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan, serta berkontribusi dalam Just Energy Transition Partnership dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar US$20 miliar. Selain itu, guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, pemerintah memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan HM.4.6/190/SET.M.EKON.3/06/2023 pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik. 

Di samping berbagai kebijakan tersebut, strategi pengelolaan fiskal yang optimal perlu menjadi fokus pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Susiwijono juga menuturkan bahwa lembaga audit pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan guna mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran. "Alokasi keuangan untuk investasi yang paling efektif dan efisien bergantung pada analisis dampak, pelaporan, dan verifikasi. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa lembaga audit berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai transformasi ekonomi dan tujuan global tersebut," pungkas Susiwijono. (RO/Z-2)