Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut akan merusak ekosistem laut.
Salah satu poin yang diatur dalam beleid tersebut ialah memperbolehkan pasir laut diekspor keluar negeri. Luhut mengatakan segala aktivitas penambangan pasir akan dipantau melalui sistem global positioning system (GPS).
"Enggak merusak dong. Semua (aktivitas) ada GPS dan kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaan," kata Luhut di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/5).
Baca juga : KLHK Sebut Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Tidak Rusak Ekosistem
Melalui PP akan diatur tata cara pemanfaatan sedimentasi di laut. Menurut Luhut, dengan adanya pengaturan pengelolaan pendalaman alur akan meminimalisir kerusakan lingkungan laut.
"Karena kalau tidak, alur kita akan makin dangkal. Jadi untuk kesehatan laut juga," ucapnya.
Menko Marves mencontohkan seperti rencana pembangunan kawasan ekonomi baru di Pulau Rempang, Batam untuk proyek energi bersih pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Baca juga : Luhut: Tidak Ada Rencana Naikkan Pajak Motor BBM
"Sekarang ada proyek yang besar di Rempang. Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel," ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretaris jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menolak kebijakan pembukaan ekspor pasir laut yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
"Jelas kami menolak ini. Sekalipun narasi besarnya untuk mengurangi sedimentasi, tapi jelas ekosistem laut akan terdampak dan rusak karena pengerukan pasir," ujarnya saat kepada wartawan, Senin (29/5).
Baca juga : Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Kembali Aktif Bekerja Pascacuti Sejak Oktober
Indonesia, kata Susan, sudah 21 tahun melakukan pelarangan ekspor pasir laut. Sekjen Kiara itu menuding dibukanya keran ekspor komoditas tersebut untuk memperkaya segelintir orang, utamanya investor kakap.
"Ekspor pasir ini buat siapa? Kalau orientasinya untuk investasi, ini seperti liberalisasi sumber daya laut Indonesia untuk memperkaya segelintir investor saja," imbuhnya. (Ins/Z-7)
Baca juga : Bertemu Mensesneg, Maruli Simanjuntak Jelaskan Kondisi Terkini Luhut
Ketua Dewan Ekonomi Nssional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan bersilaturahim Lebaran ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di hari pertama Lebaran, Senin (31/3).
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax yang masih sarat bermasalah.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan turut buka suara atas bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyinggung keberadaan orang-orang toxic dalam pemerintahan yang dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pada semester I 2024, Garuda mencatat kerugian sebesar Rp1,54 triliun. Perseroan pelat merah itu mencatatkan pembengkakan beban usaha yang besar.
BADAN Usaha Milik Ansor (BUMA), melalui anak usaha PT Sahabat Kokoh Teknologi, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi asal Singapura, Toffs Technologies.
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
LIGA Esports Nasional 2025 resmi dimulai. Ajang puncak kompetisi Esports Indonesia ini kembali hadir dengan format liga berjenjang yang terdiri dari Liga 3, Liga 2, dan Liga 1.
KOALISI masyarakat sipil dari berbagai organisasi menyerukan untuk mencabut Undang-Undang (UU) Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Forum ini sangat diperlukan karena dapat memberikan masukan lebih jauh tentang pengembangan EV di Indonesia.
Saat ini, populasi elang jawa diperkirakan hanya sekitar 511 pasang, tersebar di 74 patch habitat dengan luas total sekitar 10.804 km persegi atau sekitar 8,4% dari luas Pulau Jawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved