Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PENGADAAN barang dan jasa kebutuhan pemerintahan semaksimal mungkin harus dilakukan secara elektronik (digital). Sebab, melalui digitalisasi, selain dapat mencegah korupsi, ternyata bisa mendorong kemajuan usaha UMK, dan juga meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
“LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang) memiliki misi untuk menjawab bagaimana anggaran negara bisa diarahkan untuk menggerakkan perekonomian negara, dan bagaimana anggaran belanja negara tersebut tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu,” ungkap Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP/ Jasa Pemerintah Yulianto Prihandoyo dalam keterangan resmi yanh diterima, Jumat (26/5).
Ia menjelaskan, selain pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui e-katalog, pihaknya juga melibatkan pihak swasta pengelola marketplace sebagai mitra Toko Daring. Ini dilakukan agar program LKPP terkait pengadaan barang dan jasa menjadi mudah, cepat, dan dari segi pengawasan lebih transparan dan akuntabel.
Baca juga: Manfaatkan Toko Daring LKPP, DIY Catatatkan Peningkatan Transaksi Hingga 400%
“Tentunya semakin banyak produk yang tayang di e-katalog ataupun di marketplace, dan semakin banyak dibeli, maka hal ini semakin baik,” ujar dia.
Seperti yang diketahui, pemerintah menargetkan transaksi belanja negara dapat mencapai angka Rp500 triliun pada 2023 ini. Belanja ini diharapkan lebih pro ke Usaha Mikro Kecil (UMK), atau setidaknya 40% anggaran negara dibelanjakan melalui UMK dan koperasi, pro pemerataan ekonomi, transaksi belanja terintegrasi dan dilakukan secara digital, serta mudah diakses pengusaha atau penyedia di seluruh Indonesia.
Baca juga: LKPP Dorong Toko Daring Jadi Media Pengadaan Barang dan Jasa
Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Stranas PK Pahala Nainggolan, pihaknya telah merancang serangkaian rencana aksi, salah satunya adalah perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal ini ditunjuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun deteksi fraud e-purchasing.
“Maraknya kasus korupsi di Indonesia, kurang lebih 50% terkait pengadaan barang/ jasa, Stranas PK ingin mengedepankan solusi digitalisasi pengadaan barang/ jasa untuk mengurangi atau mengatasi hal tersebut,” kata dia.
“Kita pahami bersama, bahwa tidak ada pencegahan korupsi yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dilibatkanlah pihak swasta, dalam hal ini pengelola marketplace, untuk dapat berbagi informasi, bagaimana mengembangkan sistem untuk mendeteksi fraud (kecurangan),“ kata dia.
Ia berharap, LKPP dapat memperbaiki dan merancang sistem yang lebih baik lagi, khususnya dalam mendeteksi fraud dalam e-purchasing ini.
National Head of Mbizmarket Joko Wardoyo mengatakan, sebagai mitra Toko Daring LKPP, Mbizmarket telah mengaktifkan berbagai fitur dalam upaya pencegahan fraud dan mitigasi risiko. Mbizmarket memiliki fitur manajemen persetujuan, untuk menjalankan proses persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada pejabat pengadaan (PP) yang melakukan pesanan dalam sistem agar kontrol dan pengawasan terjadi dan tercatat dalam sistem.
Selain itu, untuk transaksi di atas Rp50 juta, di Mbizmarket juga telah tersedia fitur negosiasi online, yang berdasarkan peraturan, mutlak harus dilakukan.
“Dalam upaya untuk mengedepan transparansi pengadaan barang dan jasa, juga agar tercapai akuntabilitas, Mbizmarket telah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Bendahara dapat melakukan pembayaran barang/ jasa yang dibeli secara online melalui BPD masing-masing daerah,” jelas dia.
Selain itu, lanjutnya, dalam upaya pencegahan fraud, setiap pengguna dan juga user penyedia atau vendor yang memanfaatkan platform Mbizmarket, dikurasi latar belakang perusahaannya dan di erifikasi atas semua dokumen legalitas yang diajukan.
“Dengan cara ini kami berupaya meminimalkan resiko bagi pengguna platform Mbizmarket untuk tidak bertransaksi dengan pihak yang tidak jelas latar belakangnya” terang dia. (Z-10)
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Kerja sama Kemenkop dan LKPP untuk memastikan produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Sleman terus menunjukkan komitmen dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa serta penguatan ekonomi lokal
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi membuka gelaran UMK Digital Fest 2025 dengan tema "Empowering MSMEs through Digital Transformation."
PRODUSEN pemindai PFU Asia Pacific Pte. Ltd. (PAPL) mengumumkan pemindai gambar Ricoh telah berhasil meraih sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia.
Kerja sama ini merupakan wujud kontribusi nyata Peruri dalam memperkuat infrastruktur digital dan mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan transparan.
Desa penyangga memiliki peran penting untuk ikut bertransformasi. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui digitalisasi.
Acara ini juga membuka ruang diskusi seputar transformasi media digital dan relevansi storytelling dalam membangun keterhubungan yang berdampak di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved