Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PEMERINTAH Indonesia bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hubungan ketenagakerjaan dalam kerja sama investasi di Indonesia.
Hubungan ketenagakerjaan yang baik berperan penting untuk memastikan investasi dapat berkelanjutan, berkontribusi bagi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menjadi fokus dalam program benchmarking yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT di lima kota di RRT pada 20-30 Mei 2022. Program ini diikuti perwakilan birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan di daerah, dan serikat buruh.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi yang memimpin delegasi Indonesia dalam program ini menjelaskan, pemerintah bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menanamkan modal secara efisien dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Serap 6.700 Tenaga Kerja
“Kita mendorong adanya pemahaman bersama antara kedua pihak soal isu ketenagakerjaan ini,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Selasa (23/5).
Delegasi Indonesia di Beijing bertemu dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial RRT Yu Jiadong. Dalam pertemuan tersebut, Anwar menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas hubungan kerja.
Hal itu antara lain diwujudkan melalui penguatan pendidikan vokasi, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu, diupayakan pula adanya peningkatan kesempatan kerja.
"Pemerintah kedua negara sepakat menindaklanjuti pertemuan ini dengan pembahasan lebih teknis," ucapnya.
Baca juga: Jawa Tengah Tingkatkan Kerja Sama dengan Tiongkok, Ganjar Siapkan 10 Ribu Tenaga Kerja
lebih lanjut, ia mengatakan, program benchmarking ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan transfer pengetahuan dan ketrampilan pada proyek-proyek investasi Tiongkok bagi tenaga kerja Indonesia.
“Kita ingin perusahaan Tiongkok di Indonesia juga mengembangkan pendidikan vokasi. Perusahaan bisa menjadi tempat magang, dan pada akhirnya pemagang yang berkinerja baik bisa diangkat menjadi pegawai,” tuturnya.
Saat ini, investasi yang masuk ke Indonesia umumnya didorong untuk segera terealisasi dan beroperasi. Pada tahap awal, penanam modal membawa serta teknologi sekaligus tenaga kerja yang sudah menguasai teknologi itu dari negara asal.
Menurutnya, program transfer pengetahuan dan keterampilan krusial untuk memastikan agar proyek itu pada gilirannya dapat diserahkan dan dikelola oleh tenaga kerja Indonesia.
“Pengembangan kapasitas pekerja, termasuk transfer pengetahuan dan ketrampilan, itu program yang harus berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tahapan dan target yang jelas. Untuk itu, perlu kerja sama dengan industri,” ujarnya. (Z-6)
Laporan ketenagakerjaan Biro pada hari Jumat melaporkan penambahan tenaga kerja hanya 73.000 di AS bulan Juli.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut baik komoditas yang dibutuhkan AS akan dikenakan tarif lebih rendah bahkan 0%, termasuk tembaga
WAKIL Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga kerja khususnya untuk green job akan meningkat ke depannya.
Realisasi investasi di Kabupaten Indramayu pada triwulan I 2025 menembus Rp362 miliar.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
OJK mencatat, per 31 Juli 2025, IHSG menguat ke level 7.484, membukukan kenaikan 5,71% ytd.
Dari jumlah tersebut, 70% merupakan batu bara berkualitas rendah, sedangkan sisanya adalah batu bara berkualitas sedang dan tinggi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menargetkan total investasi sebesar Rp13.000 triliun pada periode 2025-2029.
Komitmen nyata sektor swasta dalam mendukung program strategis pemerintah kembali ditunjukkan melalui kolaborasi multipihak di sektor peternakan dan pangan.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Kemitraan ini menggunakan skema gerai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), yang memungkinkan Tuntun menghadirkan layanan investasi reksa dana secara aman, mudah, dan terintegrasi dalam satu aplikasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved