Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
AMSTERDAM Declarations Partnership (ADP) Meeting sukses digelar di London, Inggris, pada Rabu (10/5).
Ajang rutin yang mempertemukan wakil dari negara produsen dengan negara konsumen untuk komoditas kakao, kelapa sawit, keledai, dan ternak (daging dan kulit) ini sangat penting mengingat tema strategis yang dibahas tentang rantai pasok kelapa sawit dari negara produsen ke negara konsumen Eropa.
Pada momentum ini, Deputi Bidang Agribisnis dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan, “Indonesia mengajak seluruh stakeholders yang hadir untuk bersama-sama dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perkebunan rakyat yang berkelanjutan.”
Baca juga: Mentan SYL Minta GAPKI Perkuat Industri Sawit dan Perkokoh Ekonomi Nasional
Musdhalifah menekankan, komoditas sawit Indonesia telah memenuhi kegiatan produksi yang bersifat sustainable, terbukti dengan adanya sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Sertifikasi ISPO Terapkan Pertanian Berkelanjutan
Sertifikat ini menjadi legal aspek dari upaya pemerintah dan masyarakat produsen sawit Indonesia menerapkan pertanian berkelanjutan.
Ia berharap negara konsumen di Eropa memahami bahwa komoditas perkebunan Indonesia tidak termasuk dalam cut off date EUDR.
Baca juga: Dua Unit Usaha APP Sinar Mas Raih Penghargaan IGSCA
Selain itu, Delegasi Indonesia juga menyampaikan usulan dukungan kegiatan 5in1 Developing Smallholders Palm Oil Sustainable. Musdhalifah menjelaskan, dalam paket kegiatan 5in1 terdiri dari kegiatan peremajaan sawit rakyat (PSR), pengembangan dan penerapan ISPO pekebun, dukungan sarana dan prasarana pendukung serta dukungan pengembangan SDM.
Selain itu, paket kegiatan termasuk RAD KSB sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan.
Pada kesempatan ini turut dilakukan kegiatan dialog publik secara hybrid di London, United Kingdom (9/5) dengan host the WWF United Kingdom.
Baca juga: Gus Imin Minta DJP Usut Tuntas 9 Juta Hektare Sawit Tak Bayar Pajak
Dialog ini mempertemukan secara bilateral pemerintah dan stakeholders terkait kedua negara yaitu Indonesia dengan Tiongkok.
Turut hadir pada ajang tersebut,Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Prayudi Syamsuri, mengatakan,“Dialog ini sangat strategis sebagai langkah pertama untuk membangun komunikasi intensif dalam memenuhi perubahan kebijakan yang dijalankan oleh Tiongkok sebagai negara konsumen utama kelapa sawit Indonesia.”
Baca juga: Program SMILE Terus Tingkatkan Penghidupan Petani
“Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia. Di sisi lain,Tiongkok negara importir terbesar kedua minyak kelapa sawit dan turunannya, dengan kata lain pasar China menjadi pasar yang harus dikelola dengan baik," jelas Prayudi.
"Pasar China tidak hanya memperhatikan rantai pasok dan stabilitas suplay minyak sawit Indonesia, tetapi juga harga minyak sawit, dengan mengimplementasikan prinsip keberlanjutan khususnya implementasi ISPO. Untuk itu perlu terus meningkatkan perhatian terhadap pentingnya kelapa sawit berkelanjutan,” ujarnya.
Perkuat Citra Kelapa Sawit Indonesia
Ia menekankan, perlu memperkuat citra kelapa sawit Indonesia dengan menggaungkan secara kontinyu bahwa minyak kelapa sawit yang berISPO ini telah memenuhi keinginan konsumen, termasuk pemerintah Tiongkok.
Untuk itu Indonesia harus segera mempercepat implementasi ISPO, baik ISPO perusahaan maupun ISPO pekebun yang telah diputuskan mandatory pada tahun 2025.
Baca juga: Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Sosa PTPN IV Raih Sertifikat ISPO
Pada kegiatan tersebut, disepakati untuk meningkatkan kerja sama kedua negara melalui MoU sebagai kesepahaman dalam rangka menyiapkan komoditas minyak sawit yang telah memenuhi prinsip keberlanjutan, meningkatkan kapasitas SDM produsen, meningkatkan pemahaman konsumen terhadap produk sawit Indonesia yang telah memenuhi prinsip keberlanjutan.
Selain itu, Indonesia mengembangkan mekanisme insentif untuk membangun rantai pasok hijau, mengembangkan pilot kerjasama jaringan supply chain, jaringan keuangan regional membangun ketertelusuran dan transparansi, join pengembangan standar (ISPO), serta dialog intensif antar lembaga Tiongkok – Indonesia.
Di momen ini, Delegasi Indonesia turut memperkenalkan Kopi Komandan Kementan kepada kolega yang hadir di sela-sela kegiatan, dan lagi-lagi kopi Indonesia mendapat respons positif dari mancanegara. (RO/S-4)
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Pemkab Cirebon telah menetapkan bahwa luas lahan sawah padi yang harus dilindungi mencapai 44 ribu hektare.
PROGRAM Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) diharapkan dapat disinergikan dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Pelatihan pertanian organik yang diselenggarakan pada tanggal 5 dan 7 Agustus 2025 ini diikuti oleh 12 kelompok tani.
Guru Besar IPB University Edi Santoso mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang secara berani telah membongkar adanya praktek kecurangan kualitas beras.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan sektor perkebunan nasional.
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang terjadi pada Kamis, (15/5), di Desa Kaligedang, Bondowoso, Jawa Timur.
BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PTPN I Regional 2. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap keberlanjutan program strategis Tanam Sejuta Pohon.
Di Kabupaten Batang, kopi tidak sekedar kenikmatan sajian minuman khas tetapi kini telah berkembang menjadi sebuah wahana wisata yang menarik perhatian pelancong.
Proyek ini juga mencakup pengembangan ekosistem perkebunan kelapa organik seluas 20 ribu hektare.
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyoroti ketidakjelasan manfaat nilai karbon yang diterima oleh daerah. Masih ada kebingungan mengenai realisasi dana karbon bagi daerah,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved