Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KONDISI geopolitik dan perekonomian dunia saat ini tengah mengoreksi perkembangan globalisasi. Ketidakpastian yang tinggi bakal banyak memberikan perubahan terhadap struktur perekonomian dunia.
Demikian dikatakan ekonom sekaligus Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Indikator Ekonomi Indonesia Q1 dan Masa Depan USD secara daring pada Rabu (10/5).
Menurut dia, dalam beberapa tahun mendatang banyak negara maju yang mengalami kemunduran. Sementara negara-negara berkembang, utamanya di Asia bakal memimpin perputaran ekonomi dunia.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5% Tahun Ini
"Yang terjadi hari ini adalah koreksi besar atas globalisasi, di mana akan ada polarisasi di mana Amerika Serikat tidak dianggap lagi sebagai pusat perekonomian global karena ada sebuah kekeroposan fundamen ekonomi di sana," kata Prasetyantoko.
"Tampaknya negara-negara maju itu sedang pelan-pelan berangkat ke dinamika berbeda dari sebelumnya, mereka pelan-pelan akan menjadi negara yang kurang maju. Ada beberapa indikator yang menunjukkan dalam 10-15 tahun lagi mereka tidak akan menjadi negara yang semaju sekarang. Asia punya peluang untuk menjadi episentrum," lanjutnya.
Baca juga: Inggris Sebut Rusia dan Tiongkok Bikin Dunia Kacau dan Pecah Belah
Peluang itu dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Upaya untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) juga potensial terjadi asalkan Indonesia cermat mengambil langkah.
Prasetyantoko menyampaikan, dari kajian yang telah dilakukan, Indonesia perlu untuk melihat dan mempreteli faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Itu menurutnya menjadi kunci penting yang perlu dilakukan dan dipertajam oleh pemerintah.
Sedianya Indonesia telah menemukan sumber penghambat pertumbuhan ekonomi. Itu berasal dari regulasi yang berbelit dan kerap menyumbat masuknya investasi ke Tanah Air. Karena itu, menurut Prasetyantoko, penerbitan Undang Undang Cipta Kerja dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan patut diapresiasi.
Hanya, dua aturan sapu jagat itu tak serta merta menandakan Indonesia telah menuntaskan pekerjaan rumahnya. Konsistensi diperlukan untuk memastikan aturan yang ada di dalam UU tersebut terlaksana melalui beragam peraturan turunannya.
"Ini menjadi PR untuk membangun kelembagaan yang kokoh. UU turunannya itu harus jelas, aturan pemerintah atau peraturan menteri itu mesti sinkron, karena sering tidak sinkron. ini PR kita bersama bahwa kita masih punya pekerjaan besar untuk membangun kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan," jelas Prasetyantoko.
Sementara itu, Direktur Riset dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai, hal paling dekat yang dapat dilakukan Indonesia untuk menggapai peluang kemajuan ekonomi adalah menjaga stabilitas dan memanfaatkan momentum tahun politik di 2024.
Kehadiran tahun politik kerap mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih di tahun depan pemilihan dilakukan sebanyak tiga kali. Hal itu diprediksi bakal memompa konsumsi rumah tangga untuk tumbuh lebih tinggi.
Itu hanya dapat terealisasi bila stabilitas dapat dijaga. Tanpa adanya stabilitas, kata Berly, konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan tumbuh justru akan melambat karena meningkatnya kekhawatiran publik. Memastikan stabilitas juga bakal berdampak pada investasi di Tanah Air.
"Jadi itu penting untuk menata bagaimana agar kita bisa mendapatkan banyak investasi di tahun berikutnya, sehingga Indonesia bisa mendapat manfaat perekonomian yang optimal. Apalagi kita masih dalam masa merasakan bonus demografi," pungkas Berly. (Mir/Z-7)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved