Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
KONDISI geopolitik dan perekonomian dunia saat ini tengah mengoreksi perkembangan globalisasi. Ketidakpastian yang tinggi bakal banyak memberikan perubahan terhadap struktur perekonomian dunia.
Demikian dikatakan ekonom sekaligus Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Indikator Ekonomi Indonesia Q1 dan Masa Depan USD secara daring pada Rabu (10/5).
Menurut dia, dalam beberapa tahun mendatang banyak negara maju yang mengalami kemunduran. Sementara negara-negara berkembang, utamanya di Asia bakal memimpin perputaran ekonomi dunia.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5% Tahun Ini
"Yang terjadi hari ini adalah koreksi besar atas globalisasi, di mana akan ada polarisasi di mana Amerika Serikat tidak dianggap lagi sebagai pusat perekonomian global karena ada sebuah kekeroposan fundamen ekonomi di sana," kata Prasetyantoko.
"Tampaknya negara-negara maju itu sedang pelan-pelan berangkat ke dinamika berbeda dari sebelumnya, mereka pelan-pelan akan menjadi negara yang kurang maju. Ada beberapa indikator yang menunjukkan dalam 10-15 tahun lagi mereka tidak akan menjadi negara yang semaju sekarang. Asia punya peluang untuk menjadi episentrum," lanjutnya.
Baca juga: Inggris Sebut Rusia dan Tiongkok Bikin Dunia Kacau dan Pecah Belah
Peluang itu dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Upaya untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) juga potensial terjadi asalkan Indonesia cermat mengambil langkah.
Prasetyantoko menyampaikan, dari kajian yang telah dilakukan, Indonesia perlu untuk melihat dan mempreteli faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Itu menurutnya menjadi kunci penting yang perlu dilakukan dan dipertajam oleh pemerintah.
Sedianya Indonesia telah menemukan sumber penghambat pertumbuhan ekonomi. Itu berasal dari regulasi yang berbelit dan kerap menyumbat masuknya investasi ke Tanah Air. Karena itu, menurut Prasetyantoko, penerbitan Undang Undang Cipta Kerja dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan patut diapresiasi.
Hanya, dua aturan sapu jagat itu tak serta merta menandakan Indonesia telah menuntaskan pekerjaan rumahnya. Konsistensi diperlukan untuk memastikan aturan yang ada di dalam UU tersebut terlaksana melalui beragam peraturan turunannya.
"Ini menjadi PR untuk membangun kelembagaan yang kokoh. UU turunannya itu harus jelas, aturan pemerintah atau peraturan menteri itu mesti sinkron, karena sering tidak sinkron. ini PR kita bersama bahwa kita masih punya pekerjaan besar untuk membangun kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan," jelas Prasetyantoko.
Sementara itu, Direktur Riset dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai, hal paling dekat yang dapat dilakukan Indonesia untuk menggapai peluang kemajuan ekonomi adalah menjaga stabilitas dan memanfaatkan momentum tahun politik di 2024.
Kehadiran tahun politik kerap mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih di tahun depan pemilihan dilakukan sebanyak tiga kali. Hal itu diprediksi bakal memompa konsumsi rumah tangga untuk tumbuh lebih tinggi.
Itu hanya dapat terealisasi bila stabilitas dapat dijaga. Tanpa adanya stabilitas, kata Berly, konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan tumbuh justru akan melambat karena meningkatnya kekhawatiran publik. Memastikan stabilitas juga bakal berdampak pada investasi di Tanah Air.
"Jadi itu penting untuk menata bagaimana agar kita bisa mendapatkan banyak investasi di tahun berikutnya, sehingga Indonesia bisa mendapat manfaat perekonomian yang optimal. Apalagi kita masih dalam masa merasakan bonus demografi," pungkas Berly. (Mir/Z-7)
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved