Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI geopolitik dan perekonomian dunia saat ini tengah mengoreksi perkembangan globalisasi. Ketidakpastian yang tinggi bakal banyak memberikan perubahan terhadap struktur perekonomian dunia.
Demikian dikatakan ekonom sekaligus Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Indikator Ekonomi Indonesia Q1 dan Masa Depan USD secara daring pada Rabu (10/5).
Menurut dia, dalam beberapa tahun mendatang banyak negara maju yang mengalami kemunduran. Sementara negara-negara berkembang, utamanya di Asia bakal memimpin perputaran ekonomi dunia.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5% Tahun Ini
"Yang terjadi hari ini adalah koreksi besar atas globalisasi, di mana akan ada polarisasi di mana Amerika Serikat tidak dianggap lagi sebagai pusat perekonomian global karena ada sebuah kekeroposan fundamen ekonomi di sana," kata Prasetyantoko.
"Tampaknya negara-negara maju itu sedang pelan-pelan berangkat ke dinamika berbeda dari sebelumnya, mereka pelan-pelan akan menjadi negara yang kurang maju. Ada beberapa indikator yang menunjukkan dalam 10-15 tahun lagi mereka tidak akan menjadi negara yang semaju sekarang. Asia punya peluang untuk menjadi episentrum," lanjutnya.
Baca juga: Inggris Sebut Rusia dan Tiongkok Bikin Dunia Kacau dan Pecah Belah
Peluang itu dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Upaya untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap) juga potensial terjadi asalkan Indonesia cermat mengambil langkah.
Prasetyantoko menyampaikan, dari kajian yang telah dilakukan, Indonesia perlu untuk melihat dan mempreteli faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Itu menurutnya menjadi kunci penting yang perlu dilakukan dan dipertajam oleh pemerintah.
Sedianya Indonesia telah menemukan sumber penghambat pertumbuhan ekonomi. Itu berasal dari regulasi yang berbelit dan kerap menyumbat masuknya investasi ke Tanah Air. Karena itu, menurut Prasetyantoko, penerbitan Undang Undang Cipta Kerja dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan patut diapresiasi.
Hanya, dua aturan sapu jagat itu tak serta merta menandakan Indonesia telah menuntaskan pekerjaan rumahnya. Konsistensi diperlukan untuk memastikan aturan yang ada di dalam UU tersebut terlaksana melalui beragam peraturan turunannya.
"Ini menjadi PR untuk membangun kelembagaan yang kokoh. UU turunannya itu harus jelas, aturan pemerintah atau peraturan menteri itu mesti sinkron, karena sering tidak sinkron. ini PR kita bersama bahwa kita masih punya pekerjaan besar untuk membangun kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan," jelas Prasetyantoko.
Sementara itu, Direktur Riset dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai, hal paling dekat yang dapat dilakukan Indonesia untuk menggapai peluang kemajuan ekonomi adalah menjaga stabilitas dan memanfaatkan momentum tahun politik di 2024.
Kehadiran tahun politik kerap mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih di tahun depan pemilihan dilakukan sebanyak tiga kali. Hal itu diprediksi bakal memompa konsumsi rumah tangga untuk tumbuh lebih tinggi.
Itu hanya dapat terealisasi bila stabilitas dapat dijaga. Tanpa adanya stabilitas, kata Berly, konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan tumbuh justru akan melambat karena meningkatnya kekhawatiran publik. Memastikan stabilitas juga bakal berdampak pada investasi di Tanah Air.
"Jadi itu penting untuk menata bagaimana agar kita bisa mendapatkan banyak investasi di tahun berikutnya, sehingga Indonesia bisa mendapat manfaat perekonomian yang optimal. Apalagi kita masih dalam masa merasakan bonus demografi," pungkas Berly. (Mir/Z-7)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved