Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KINERJA anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Maret 2023 masih terjaga dengan baik. Meskipun kondisi ekonomi global saat ini tidak menentu, namun prospek ekonomi domestik masih dinilai kuat dengan terjaganya indikator inflasi, peningkatan kunjungan wisata, dan kinerja manufaktur yang ekspansif.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengatakan bahwa kinerja APBN hingga Maret 2023 menunjukkan hasil yang positif, dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara masing-masing mencapai nilai Rp647,2 triliun dan Rp518,7 triliun atau tumbuh 29,09% (yoy) dan 5,7% (yoy).
“Kinerja APBN yang baik terus diupayakan oleh pemerintah guna memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat melalui alokasi di bidang belanja prioritas dan perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur/non-infrastruktur untuk kelancaran mudik Idul Fitri tahun 2023,” ujar Hatta, Selasa (18/4).
Baca juga: APBN Maret 2023 Surplus Rp128 Triliun
Sementara itu, dalam mendukung kinerja APBN hingga Maret 2023 sektor kepabeanan dan cukai turut berkontribusi melalui penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang mencapai Rp72,24 triliun atau 23,83% dari total target yang diberikan. Hatta mengatakan bahwa kondisi ini menunjukan kinerja Bea Cukai yang terjaga, meskipun terdapat penurunan sebesar 8,93% dibandingkan tahun lalu.
“Bea masuk tumbuh 8,84% (yoy), namun terjadi penurunan penerimaan di sektor cukai dan bea keluar. Penurunan penerimaan cukai dipengaruhi oleh turunnya pemesanan pita cukai dan jumlah produksi rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) golongan 1. Sementara penurunan penerimaan bea keluar dipengaruhi oleh turunnya harga beberapa komoditas ekspor, seperti produk sawit, konsentrat tembaga, dan bauksit,” ujar Hatta.
Selain sektor penerimaan, Bea Cukai turut menjaga stabilitas kondisi ekonomi nasional melalui fungsi pengawasan dan asistensi industri. Dalam fungsi pengawasan, hingga Maret 2023 Bea Cukai telah melakukan sebanyak 9.778 penindakan dengan perkiraan nilai barang hasil penindakan (BHP) mencapai Rp3,37 triliun. Sementara dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi industri dalam negeri, Bea Cukai juga melakukan pendampingan, asistensi, serta pemberian fasilitas kepada para pelaku usaha.
Baca juga: Bunga Utang Besar dan APBN Diminta jadi Jaminan, Proyek Kereta Api Cepat Terbukti Berisiko Tinggi
“Konsumsi domestik yang kuat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2023 dinilai stabil dan sejalan dengan proyeksi awal. Tetapi kewaspadaan dan mitigasi harus tetap dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi selama tahun 2023. Pemerintah sebagai pengelola APBN juga mengapresiasi segala kontribusi masyarakat selama ini dan mengajak untuk mempertahankan momentum tranformasi ekonomi agar semakin baik ke depannya,” pungkas Hatta. (S-3)
Bea Cukai tidak menetapkan tenggat waktu khusus bagi perusahaan importir untuk melakukan re-ekspor, selama pihak perusahaan menunjukkan itikad baik dan kooperatif.
Selama ini, sertifikasi AEO di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh perusahaan manufaktur, sementara di sektor logistik jumlahnya masih terbatas.
DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Bea Cukai Atambua melakukan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau/rokok ilegal sebanyak 11 juta batang.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang dianggapnya telah menunjukkan perbaikan kinerja.
Peruri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar prosesi Pengiriman Perdana Pita Cukai Desain Tahun 2026 di kawasan produksi Peruri, Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/12).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved