Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI melalui Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan, memutuskan agar pemerintah segera menutup jalan nasional untuk mobil angkutan tambang di Provinsi Jambi.
Keputusan itu diambil pasca peristiwa kemacetan parah hingga 22 jam yang terjadi di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Provinsi Jambi pada 28 Februari 2023 hingga 1 Maret 2023.
Pada peristiwa itu seorang pasien yang berada dalam ambulans dinyatakan meninggal dunia, akibat tidak dapat melintasi kemacetan sepanjang 15 Km.
Baca juga: Presiden : Kota-Kota Macet karena Terlambat Membangun Transportasi Publik
“Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan pertambangan batu bara sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Parlemen, bersama Kementrian PUPR, Kemenhub, Kemendagri dan Gubernur Jambi, Rabu (29/3).
Sebelum keputusan itu diambil, Lasarus mengatakan penutupan jalan bagi angkutan tambang dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum.
Aktivitas Mobil Truk Hasil Tambang di Jalan Nasional
Pasalnya aktivitas mobil truk pengangkut hasil tambang berupa batu bara di jalan nasional Jambi. Sejauh ini telah banyak melanggar aturan yang berlaku, seperti aturan dimensi di volume tonase angkutan.
"Dari awal saya sudah katakan kalau untuk kasus seperti ini hukum tidak ditegakan gak ada jalan keluarnya dan kita harus berani, jadi kesimpulan nya tunggal saja. Menutup jalan bagi seluruh perusahaan tambang yang melintasi jalan ini," tegas Lasarus.
Baca juga: Polres Cirebon Petakan Jalur Rawan Kepadatan Saat Mudik
Lebih lanjut politikus PDI-Perjuangan itu mengatakan, penutupan atau pelarangan mobil angkutan tambang untuk melintasi jalan nasional itu berlaku hingga adanya solusi yang diciptakan dalam mengakomodir keberadaan dari mobil angkutan tambang dengan tonase besar.
Daya Dukung Jalan Harus Ditingkatkan
"Mobil perusahaan tambang lewat sini (jalan nasional Jambi) boleh, tetapi daya dukung jalan harus ditingkatkan sesuai dengan tonase yang dipakai, dan biayanya ditanggung oleh perusahaan tambang itu, ketentuan ini jelas menurut Undang-undang," kata Lasarus.
Sebelumnya pada 28 Februari 2023 hingga 1 Maret 2023, telah terjadi kemacetan sepanjang 15 Km di Jalan Nasional Tembesi, Provinsi Jambi.
Baca juga: Polres Cirebon Petakan Jalur Rawan Kepadatan Saat Mudik
Akibatnya ribuan kendaraan terpaksa terjebak kemacetan hingga 22 jam lamanya. Selain itu satu orang pasien yang berada dalam ambulans dan turun terjebak pada kemacetan itu dinyatakan meninggal dunia.
Adapun penyebab kemacetan ini diduga akibat padatnya truk angkutan batu bara yang mencapai sekitar 8.300 hingga 11.500 unit. Truk ini melintasi jalan nasional, karena jalur khusus belum dibangun.
Tidak hanya padatnya truk angkutan batu bara, kondisi sekitar jalan itu juga memburuk karena hujan lebat. (RO/S-4)
SEBANYAK 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta akan dibongkar. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berharap pembongkaran tiang monorel itu dapat memecah kemacetan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak mengabaikan aspek sosialisasi kepada masyarakat.
Hindari kemacetan saat libur Nataru dengan aplikasi pantau kemacetan lalu lintas terbaik. Cek kondisi jalan dan rute alternatif secara real-time.
Haidar Yaafi menegaskan bahwa problem lalu lintas di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota metropolitan lainnya tidak bisa diatasi hanya dengan pelebaran jalan atau rekayasa fisik semata.
Inner London Congestion Zone, Orchard-CBD Singapura dan Central Stockholm menjadi contoh bagaimana tarif diberlakukan untuk menahan volume kendaraan yang memasuki kawasan padat.
Laporan Bank Dunia tahun 2019 memperkirakan total kerugian akibat kemacetan di Indonesia mencapai lebih dari US$4 miliar setiap tahun.
Masyarakat yang masih membuang sampah secara liar diimbau agar membuang di tempat yang disediakan.
Masalah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berkaitan dengan bus pariwisata, tak bisa sepenuhnya dibebankan pada Kementerian Perhubungan maupun pemilik usaha bus transportasi.
Presiden Joko Widodo hari ini akan meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam OTT di Kalimantan Timur. Mereka terlibat dalam kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan jalan di Kaltim pada 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Jokowi meninjau progress pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di seluruh Tanah Air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved