Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
DPR RI melalui Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan, memutuskan agar pemerintah segera menutup jalan nasional untuk mobil angkutan tambang di Provinsi Jambi.
Keputusan itu diambil pasca peristiwa kemacetan parah hingga 22 jam yang terjadi di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Provinsi Jambi pada 28 Februari 2023 hingga 1 Maret 2023.
Pada peristiwa itu seorang pasien yang berada dalam ambulans dinyatakan meninggal dunia, akibat tidak dapat melintasi kemacetan sepanjang 15 Km.
Baca juga: Presiden : Kota-Kota Macet karena Terlambat Membangun Transportasi Publik
“Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan pertambangan batu bara sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Parlemen, bersama Kementrian PUPR, Kemenhub, Kemendagri dan Gubernur Jambi, Rabu (29/3).
Sebelum keputusan itu diambil, Lasarus mengatakan penutupan jalan bagi angkutan tambang dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum.
Aktivitas Mobil Truk Hasil Tambang di Jalan Nasional
Pasalnya aktivitas mobil truk pengangkut hasil tambang berupa batu bara di jalan nasional Jambi. Sejauh ini telah banyak melanggar aturan yang berlaku, seperti aturan dimensi di volume tonase angkutan.
"Dari awal saya sudah katakan kalau untuk kasus seperti ini hukum tidak ditegakan gak ada jalan keluarnya dan kita harus berani, jadi kesimpulan nya tunggal saja. Menutup jalan bagi seluruh perusahaan tambang yang melintasi jalan ini," tegas Lasarus.
Baca juga: Polres Cirebon Petakan Jalur Rawan Kepadatan Saat Mudik
Lebih lanjut politikus PDI-Perjuangan itu mengatakan, penutupan atau pelarangan mobil angkutan tambang untuk melintasi jalan nasional itu berlaku hingga adanya solusi yang diciptakan dalam mengakomodir keberadaan dari mobil angkutan tambang dengan tonase besar.
Daya Dukung Jalan Harus Ditingkatkan
"Mobil perusahaan tambang lewat sini (jalan nasional Jambi) boleh, tetapi daya dukung jalan harus ditingkatkan sesuai dengan tonase yang dipakai, dan biayanya ditanggung oleh perusahaan tambang itu, ketentuan ini jelas menurut Undang-undang," kata Lasarus.
Sebelumnya pada 28 Februari 2023 hingga 1 Maret 2023, telah terjadi kemacetan sepanjang 15 Km di Jalan Nasional Tembesi, Provinsi Jambi.
Baca juga: Polres Cirebon Petakan Jalur Rawan Kepadatan Saat Mudik
Akibatnya ribuan kendaraan terpaksa terjebak kemacetan hingga 22 jam lamanya. Selain itu satu orang pasien yang berada dalam ambulans dan turun terjebak pada kemacetan itu dinyatakan meninggal dunia.
Adapun penyebab kemacetan ini diduga akibat padatnya truk angkutan batu bara yang mencapai sekitar 8.300 hingga 11.500 unit. Truk ini melintasi jalan nasional, karena jalur khusus belum dibangun.
Tidak hanya padatnya truk angkutan batu bara, kondisi sekitar jalan itu juga memburuk karena hujan lebat. (RO/S-4)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, kebijakan ini diambil sebagai upaya mengatasi kemacetan di kawasan tersebut.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan penyebab Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang mengalami kemacetan parah hampir setiap hari.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, meminta Pemprov DKI segera mengambil langkah konkret untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di sejumlah ruas jalan, termasuk macet di TB Simatupang
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkap penyebab kemacetan parah Jalan TB Simatupang, Jakarta selatan yang sering dikeluhkan pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat.
PT Transportasi Jakarta meminta maaf atas kemacetan yang terjadi di sejumlah layanan Transjakarta pada Selasa (19/8).
Masyarakat yang masih membuang sampah secara liar diimbau agar membuang di tempat yang disediakan.
Masalah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir berkaitan dengan bus pariwisata, tak bisa sepenuhnya dibebankan pada Kementerian Perhubungan maupun pemilik usaha bus transportasi.
Presiden Joko Widodo hari ini akan meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.
KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam OTT di Kalimantan Timur. Mereka terlibat dalam kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan jalan di Kaltim pada 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Jokowi meninjau progress pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di seluruh Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved