Sepakat Dengan Kementan, HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

KETUA Harian Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI Jawa Barat Entang Sastraatmadja meminta semua pihak untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan bersama dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini seperti yang selalu disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam merujuk data produksi panen dari tahun ke tahun.

Baginya, data BPS adalah data pasti yang secara resmi diakui Undang-undang melalui pola kerja sensus-survei serta penggunaan metode Kerangka Sempel Area (KSA) dalam memotret luas baku sawah.

"Di luar BPS tidak ada lembaga data lain yang keberadaannya diakui oleh Undang Undang. Satu-satunya lembaga data hanyalah BPS. Lembaga data inilah yang ditugaskan negara untuk mengumpulkan data di berbagai sektor kehidupan dengan menggunakan pendekatan tertentu, baik melalui sensus atau survey," ujar Entang, Kamis, (23/3).

Entang menambahkan, BPS adalah satu-satunya lembaga data yang bertanggung jawab langsung terhadap ketersediaan data yang ada. Karena itu, kata Entang, polemik cadangan beras pemerintah yang merisaukan masyarakat semestinya tak perlu terjadi apabila data perberasan yang dimiliki mampu berperan sebagai pengingat bersama.

"Dengan demikian, BPS perlu kreatif dan inovatif dalam menyisipkan data untuk selanjutnya dijadilan konsumsi publik. Hanya data yang berkualitas yang akan memberi rumusan terbaik dalam sebuah perencanaan pembangunan. Saya katakan data itu harus punya 'ruh', sehingga dapat berbicara banyak atas sebuah masalah yang tengah kita hadapi," katanya.

Meskipun demikian, Entang menyayangkan data perberasan yang ada saat ini masih terbatas pada angka dan belum bercerita banyak tentang seluk beluk perberasan di Indonesia. Entang mengatakan, saat ini banyak pihak yang berharap agar BPS mampu menjelaskan apa yang menjadi soal utama dalam melakoni pembangunan yang tengah dilakukan.

"Jadi bukan hanya mengumpulkan dan menyusun data sehingga tercetak rapih dalam sebuah buku, tapi yang lebih diutamakan adalah sampai sejauh mana data tersebut bisa berbicara pada pembangunan yang sedang dilakukan," ungkapnya.

Menurutnya, sejak awal Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah memiliki komitmen penuh pada penggunaan satu data yakni data BPS. Bahkan dalam program 100 hari kerjanya, SYL ingin agar negeri ini memiliki satu data pangan yang akurat dan akuntabel.

"Itu sebabnya, wajar jika banyak pihak yang mengapresiasi atas kemauan politik seperti ini," pungkas Entang. (S-3)