Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mewaspadai penurunan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menuju akhir tahun ini, di mana per Februari 2023 PNBP berhasil tumbuh signifikan sebesar 86,6% dibanding periode sama tahun sebelumnya (yoy) menjadi Rp86,4 triliun.
Pada dua bulan pertama 2022 harga komoditas global belum tumbuh tinggi dan baru melonjak signifikan pada pertengahan hingga akhir 2022.
"Kami mewaspadai PNBP akan melandai bahkan menurun karena pada pertengahan tahun lalu harga komoditas sangat tinggi, kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachamatarwata dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Jakarta, Selasa (21/3).
Baca juga: Sistem Digitalisasi PNBP Bisa Tingkatkan Pendapatan Pelabuhan
Target PNBP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 diturunkan menjadi Rp441,4 triliun dari realisasi sementara tahun lalu yang senilai Rp588,3 triliun. Isa menjelaskan, membuat proyeksi dan estimasi PNBP bukanlah perkara mudah lantaran penerimaan negara tersebut memiliki fluktuasi yang sangat tinggi, yang terutama dipengaruhi perkembangan harga komoditas minyak mentah, mineral dan batu bara (minerba), serta minyak sawit mentah (CPO).
Penurunan target pada tahun ini pun turut dipengaruhi oleh proyeksi fluktuasi harga komoditas yang turun dibandingkan tahun 2022. Fluktuasi PNBP terlihat dari rasio terhadap produk domestik bruto (PDB), dimana pada 2017 mencapai 2,29%, 2018 meningkat menjadi 2,76%, 2019 dan 2020 menurun menjadi 2,55% dan 2,23%, 2021 meningkat menjadi 2,7%, dan 2022 melonjak menjadi 3,32%. Sementara itu untuk 2023, ia menyebutkan rasio PNBP terhadap PDB
ditargetkan menurun menjadi 2,1%.
Baca juga: KKP Pastikan PNBP Pascaproduksi Dilaksanakan untuk Kepentingan Nelayan
"Kami waspada dan tidak ingin membangun suatu ekspektasi berlebihan jadi kami coba targetkan di level 2,1%," tuturnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan target tersebut tetap menjadi tantangan bagi Kemenkeu untuk tetap menjaga tren kenaikan rasio PNBP terhadap PDB. Dengan begitu, Kemenkeu akan berusaha agar penurunan realisasi maupun rasio PNBP tidak terlalu tajam tahun ini di tengah situasi yang fluktuatif. (Z-6)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Kenaikan signifikan ini juga menjadi bukti konkret efektivitas reformasi kelembagaan setelah transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi satu
Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberikan kontribusi melalui setoran kewajiban kepada negara sepanjang tahun 2024 sebesar Rp1,94 triliun.
LELANG adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan pada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, lalu menjual barang pada penawar harga tertinggi.
Pemerintah juga mempertimbangkan memperluas pengenaan royalti untuk produk turunan mineral yang selama ini belum masuk dalam skema pendapatan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved