Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEMI menjamin penyediaan benih perkebunan untuk mendukung upaya percepatan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan membangun sistem penyediaan, pengawasan dan peredaran benih kelapa sawit terintegrasi dengan nama Bank Benih Perkebunan (Babe Bun).
“Saya sangat mengapresiasi terobosan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Aplikasi Babe Bun harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk percepatan pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kegiatan Koordinasi Nasional Perbenihan Perkebunan di Hotel Dalton Makassar, Kamis (16/3).
Mentan SYL menekankan melalui Babe Bun PSR ini, penggunaan benih ilegitim dapat diminimalisasi, pemasaran/bisnis benih sawit lebih terbuka/tidak terjadi monopoli, distribusi benih lebih terorganisir, dan petani memiliki kesempatan memilih benih sesuai minat serta kesesuaian lokasi. Pemerintah dalam hal ini Ditjenbun dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan seluruh Provinsi juga dapat ikut mengawasi proses peredaran benih kelapa sawit khususnya kegiatan PSR.
“Pentingnya penggunaan benih kelapa sawit unggul, bersertifikat dan berlabel, maka dengan launching Babe Bun ini saya sangat optimistis penyediaan benih perkebunan untuk mendukung kegiatan PSR dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kualitas terjamin,” ujar SYL.
Agar pembangunan pertanian khususnya perkebunan tidak hanya mengandalkan skema pembiayaan pemerintah (APBN dan APBD), dibutuhkan kolaborasi dan keikutsertaan peran dari sektor swasta menciptakan tata kelola dan sistem usaha perkebunan dalam pengembangan kawasan perkebunan.
Oleh karena itu SYL meminta Dirjen Perkebunan dan jajarannya segera memastikan sosialisasi penggunaan benih unggul, bersertifikat dan berlabel tidak hanya untuk komoditas kelapa sawit tetapi untuk komoditas perkebunan lainnya dengan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik.
“Melalui Bank Benih Perkebunan diharapkan target pengembangan kawasan tanaman perkebunan dapat tercapai dengan baik, bisnis benih tetap berjalan, kesejahteraan petani meningkat dan pada akhirnya meningkatkan devisa negara,” ujar SYL.
Penyumbang terbesar PDB
Data BPS pada kuartal IV 2022 menunjukkan, Pertanian menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1.098 triliun. Perkebunan menjadi penyumbang terbesar yaitu 39,35% (Rp432,01 trilium).
Sedangkan untuk nilai ekspor pertanian 2022 mencapai Rp640,56 triliun yang banyak disumbang oleh sektor perkebunan. Nilai ekspor mengalami kenaikan 6,93% pada 2022 menjadi Rp622,37 triliun yang banyak disumbang oleh komoditas kelapa sawit sebesar 75,22%, diikuti karet 8,37%, kelapa 4,10%, kakao 3,01%, kopi 2,75% dan komoditas lainnya sebesar 6,18%.
Dirjen Perkebunan Andi Nur Alamsyah menyampaikan, investasi perkebunan merupakan investasi jangka panjang, sehingga dalam pelaksanaanya perlu disiapkan dengan baik. Salah satu faktor utama dan paling penting adalah pemilihan benih yang berkualitas dan berpatokan pada '6 tepat', yaitu tepat jumlah, varietas, mutu, waktu, lokasi dan harga.
Andi Nur menegaskan, benih berkualitas dan berlabel berasal dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Mentan. Benihnya disertifikasi dan dilabel, dan dalam penyalurannya diawasi oleh petugas Pengawas Benih Tanaman.
“Direktorat Jenderal Perkebunan sangat serius dalam menyiapkan benih tanaman perkebunan bermutu dan berlabel dalam rangka medukung peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing industri perkebunan," ujar Andi.
Bentuk keseriusan tersebut, lanjut Andi, diwujudkan melalui aplikasi berbasis website dan android yang diberi nama babe Bun-PSR. Aplikasi ini merupakan sistem terintegrasi pengelolaan PSR mulai dari penyediaan, pengawasan dan peredaran benih.
Kedepan, Babe Bun sebagai portal perbenihan perkebunan akan mencakup sejumlah subsistem, yaitu Babe Bun Pasti-CSR, Babe Bun Nursery, Babe Bun Ekspor Impor, Babe Bun Perizinan dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan, Babe Bun Kebun Sumber Benih (KSB)-Pohon Induk Terpilih (PIT), Babe Bun Kelembagaan, Sertifikasi dan Standarisasi, serta Babe Bun E-Commerce.
Deklarasi Makassar
Pada kesempatan rakornas perbenihan perkebunan tersebut, turut dihasilkan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan perbenihan hortikultura yang disebut dengan Deklarasi Makassar.
Deklarasi Makassar “Menjaga Resilensi Perkebunan Indonesia” tersebut digagas oleh Menteri Pertanian Yasin limpo dan ditandatangani oleh 13 deklarator, baik dari kalangan pemeritah pusat, pemerintah daerah, maupun asosiasi perbenihan nasional. (S-3)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Spirit yang terdalam dari suatu demokrasi ternyata dibungkus dengan kepalsuan tampilan luar yang menghasilkan demokrasi prosedural.
Anies mengatakan, Pemprov DKI bahkan sudah haqqul yaqin pangan yang ada saat ini dalam kondisi aman dan terkendali. Tidak ada masalah kekurangan apalagi kelangkaan.
Polda Metro Jaya kembali memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK.
Mantan pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mendesak empat pimpinan KPK lainnya membujuk Firli Bahuri menghadiri Polda Metro Jaya.
Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya belum melakukan upaya jemput paksa kepada Firli lantaran masih berstatus sebagai saksi.
INDUSTRI minyak sawit (crude palm oil/CPO) mengalami tekanan bertubi-tubi beberapa waktu belakangan.
DALAM beberapa pemberitaan, pemerintah menyatakan bahwa produksi minyak kelapa sawit nasional ditargetkan mencapai 100 juta ton pada tahun Indonesia emas 2045.
MINYAK kelapa sawit mendapatkan sentimen buruk akhir-akhir ini.
Indonesia merupakan negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia
Dinas DLH DKI memerintahkan PT BKP harus memperbaiki cerobongnya agar memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
Istri sekuriti PT SKB memohon agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa membebaskan sang suami
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved