Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOTA mandiri dan satelit baru, Kota Podomoro Tenjo bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) menyediakan rumah non-dinas untuk para personil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Kerjasama ini adalah bagian dari komitmen pengembangan dalam menyediakan hunian berkualitas dengan harga terjangkau.
Penyediaan hunian ini didukung oleh fasilitas KPR Swakelola TWP AD sebagai alternatif pilihan pembayaran.
Chief Marketing Officer Kota Podomoro Tenjo Zaldy Wihardja menjelaskan, di Kota Podomoro Tenjo personel TNI AD dapat memilih hunian sesuai dengan keinginan dan fasilitas KPR Swakelola yang dapat mereka ajukan pada saat mengambil rumah di Kota Podomoro Tenjo.
“Kami berkomitmen untuk mengakomodasi semua kebutuhan para prajurit dalam satu kawasan hunian terbaik,” ucap Zaldy dalam keterangan resminya.
Zaldy menyatakan pihaknya siap menjadi mitra pengembang bagi TNI AD dalam penyediaan hunian yang berkualitas bagi personel TNI AD. Kota Podomoro Tenjo dikembangkan sebagai kawasan hunian yang dilengkapi fasilitas terdepan, dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai yang kini dalam proses pembangunan yakni jalan berstandar nasional dan Grand Transit Oriented Development (TOD). Hal ini akan mendukung produktivitas dan mobilitas dari warga Kota Podomoro Tenjo untuk kehidupan yang lebih maksimal.
“Kota Podomoro Tenjo secara khusus disiapkan sebagai hunian ideal untuk keluarga, termasuk juga personel TNI AD. Kami pastikan seluruh konsumen Kota Podomoro Tenjo akan menikmati pemukiman yang nyaman, yang tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai aset investasi yang menjanjikan,” kata Zaldy.
Sejak diluncurkan pada 2020, Kota Podomoro Tenjo disambut antusias dan diminati oleh konsumen berbagai kalangan. Sebagai bagian dari pengembang terdepan, terintegrasi, dan terpercaya Agung Podomoro, Kota Podomoro Tenjo dipersiapkan sebagai The Next Serpong yang akan menciptakan pusat perekonomian baru dan memberikan multiplier effect bagi daerah sekitar kawasan.
Baca juga: AHY Ajak Anies Baswedan Karaoke Bersama
Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (BP TWP AD) Brigjen TNI M. Reza Utama mengatakan kebutuhan akan rumah adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk juga personel TNI AD. Brigjen TNI M. Reza Utama mengatakan bahwa kerja sama pengembang dan BP TWP AD ini merupakan bagian dari program penyediaan rumah berkualitas yang sesuai standar rumah nondinas bagi personel TNI AD. Kota Podomoro Tenjo dinilai telah memenuhi seluruh standar mulai dari tipe rumah, lingkungan, infrastruktur, dan fasilitas yang tersedia. Tidak hanya itu, kerjasama ini akan memudahkan personel TNI AD dalam kepemilikan rumah nondinas melalui KPR Swakelola TWP AD.
Sistem kerja sama ini sudah sejalan dengan ketentuan yang ada di BP TWP AD, yaitu setiap personel TNI AD memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas KPR Swakelola sesuai pangkat dan golongan untuk memiliki rumah di Kota Podomoro Tenjo.
“Skemanya adalah personel TNI AD mengajukan KPR Swakelola untuk pembiayaan kepemilikan rumah Kota Podomoro Tenjo dan apabila terealisasi, Kota Podomoro Tenjo akan membangunkan unit rumah bagi personel TNI AD tersebut yang pembayaran angsuran KPRnya melalui pemotongan secara mass debet dari gaji setiap bulannya,” ujarnya.
Reza juga menambahkan, TNI AD memiliki standar minimum dalam menentukan hunian, misalnya untuk tipe bangunan standarnya adalah tipe 36/72. Namun, Kota Podomoro Tenjo tidak hanya menyediakan hunian dengan tipe ini, tetapi juga menyediakan tipe hunian dengan kualifikasi lebih tinggi dan masih sesuai standar hunian yang diizinkan.
“Variasi tipe dan kelengkapan fasilitas ini menjadi dasar utama bagi BP TWP AD untuk menjalin kerja sama jangka panjang dengan Kota Podomoro Tenjo,” tutupnya. (R-3)
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved