Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengapresiasi kehadiran Undang Undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sebab, beleid itu mencakup upaya-upaya antisipasi krisis yang berdampak buruk bagi perekonomian.
"Banyak perbaikan dalam kebijakan (di dalam UU P2SK). Karena memang nanti krisis itu akan terjadi makin lama makin pendek (rentang waktunya). Dengan adanya UU tersebut, akan bisa segera dilakukan hal-hal apabila dinyatakan krisis," jelasnya dalam diskusi bertajuk Tantangan Ekonomi di Tahun Pemilu, Kamis (2/3).
Muatan dari UU sapu jagat sektor keuangan itu, menurut Aviliani, merupakan pengembangan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perrpu) 1/2020 yang kemudian menjadi UU 2/2020.
Produk hukum buah kedaruratan itu dinilai berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan dari malapetaka krisis akibat pandemi covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja perbankan yang tetap stabil dan prospektif meski berada di tengah tekanan perekonomian.
"(Salah satunya) ada restrukturisasi yang membuat tadinya orang tidak bisa bayar (kredit) itu bisa diberikan jangka waktu. Lalu ada perbankan bermasalah dan waktu itu cepat diselesaikan," tutur Aviliani.
"Coba kalau ada tiga bank yang bermasalah dan tidak diselesaikan, mungkin kita akan masuk bukan hanya krisis karena pandemi, tapi krisis karena sektor keuangan," tambahnya.
Keberadaan UU P2SK, lanjut Aviliani, memungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan respons kedaruratan tanpa harus melalui mekanisme prosedural. Alih-alih harus menyusun Perppu dan menunggu disahkan menjadi UU, pemerintah nantinya dapat langsung mengambil tindakan berlandaskan UU inisiatif DPR itu.
Hanya, makna krisis dalam UU P2SK perlu memiliki indikator kuat yang rasional. Jangan sampai, kata Aviliani, makna krisis itu nantinya disalahartikan dan disalahgunakan. "Nanti di KSSK harus memutuskan, yang dikatakan krisis itu yang seperti apa dan kapan memutuskan itu ada krisis," tandasnya. (OL-8)
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
Iran luncurkan gelombang serangan ke-53 sasar pusat komando Israel dan pangkalan AS. Operasi Janji Setia 4 gunakan rudal hipersonik Fattah sebagai aksi retaliasi.
Prabowo juga menegaskan pemerintah memiliki berbagai data dan laporan intelijen terkait berbagai pihak yang mencoba mempengaruhi opini publik.
Prabowo menilai penghematan konsumsi BBM tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global.
Potensi tersebut menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan krisis.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
BANTUAN kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina dari berbagai pihak di Tanah Air terus disalurkan di tengah kondisi di sana yang kembali terancam krisis pangan.
Perwakilan dari Indonesia Risni Julaeni Yuhan dari Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah menyoroti berbagai tantangan dan pencapaian dalam advokasi gizi.
Sayangnya, pasar pangan di Indonesia kian dibanjiri pangan impor yang harganya relatif lebih murah.
PBB mengungkapkan terdapat sepuluh negara di dunia yang menghadapi risiko tinggi dalam ketahanan pangan, dengan lebih dari setengahnya berada di kawasan Afrika.
Kementan tengah berencana melakukan perluasan areal pertanian melalui Program Cetak Sawah seluas 3 juta hektare tahun 2025-2027 untuk mendukung Kedaulatan Pangan.
Penampilan grup Lhee Sagoe memukau para penonton yang hadir di lokasi, Gedung AAC Universitas Syiah Kuala (USK) Kota Banda Aceh
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved