Pemerintah Bahas Kerangka Ekonomi Makro 2024, Targetkan Pertumbuhan 5,3-5,7%

PEMERINTAH mulai membahas kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode 2024.

Pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Serta, dihadiri oleh sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/2) ini.

Selepas rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kerangka ekonomi makro pada tahun depan masih sangat dipengaruhi kondisi global, yang penuh ketidakpastian.

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang belum mereda, tingkat inflasi dunia yang masih tinggi, serta dampak pandemi covid-19 di beberapa negara, menjadi sejumlah indikator utama.

Baca juga: Asumsi Makro 2024 Dinilai Terlalu Optimistis

"Lingkungan global masih berubah-ubah sangat luar biasa. Untuk periode 2023 dan 2024, masih ada ketegangan geopolitik yang meningkat. Tingkat inflasi dunia  sangat tinggi yang menyebabkan kenaikan suku bunga global," papar Ani, sapaan akrabnya.

"Kemudian dibukanya kembali Tiongkok sesudah mereka mengalami lockdown. Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan tantangan yang harus kita antisipasi," imbuhnya.

Mengacu berbagai indikator, pemerintah dikatakannya menetapkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 berada di kisaran 5,3-5,7%. Sementara itu, angka inflasi nasional diproyeksikan sekitar 1,5-3,5%. Lalu, defisit anggaran diperkirakan semakin menurun, yakni berada di level 2,16-2,64% dari PDB. 

"Momentum perekonomian yang cukup kuat akan terus dijaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik di 2022, yaitu di 5,3%, harus tetap bisa dijaga di 2023 dan 2024," pungkas Bendahara Negara.

Untuk mencapai semua target tersebut, konsumsi rumah tangga dan investasi yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi harus digenjot lebih kuat.

Baca juga: Presiden Minta Hipmi Bersiap Hadapi Larangan Ekspor Bahan Mentah

"Kita juga perlu mengantisipasi kondisi global, yaitu dalam bentuk ekspor, yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik. Harga komoditas mungkin meningkat, karena ada persaingan politik antara negara-negara besar," jelas Ani.

Lebih lanjut, dia memaparkan sejumlah program prioritas yang wajib diselesaikan di masa terakhir pemerintahan Joko Widood-Maruf Amin. Seperti, penurunan kemiskinan ekstrem ke angka 0% dan penurunan stunting ke level 14%.

Demi mencapai target ambisius tersebut, lanjut dia, tentu diperlukan anggaran yang besar. "Kita perlu meningkatkan alokasi (anggaran) dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting. Kita juga perlu upaya tambahan yang keras," sambung dia.

Pemerintah pun siap melanjutkan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang ditargetkan selesai pada 2024.(OL-11)