Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa permasalahan pasokan gas untuk industri pupuk di dalam negeri harus dapat diatasi. Mengingat, ada pabrik pupuk yang tidak dapat beroperasi akibat tidak mendapatkan suplai gas.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan kebijakan yang memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri.
"Pemerintah telah menetapkan kebijakan penggunaan (alokasi) gas untuk kebutuhan dalam negeri. Kami akan laksanakan sesuai arahan Bapak Presiden dan kebijakan pemerintah," ujar Dwi saat dihubungi, Jumat (10/2).
Baca juga: Presiden Ungkapkan Operasional Pabrik Pupuk di Aceh Terkendala Gas
Terpisah, Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal menegaskan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri pupuk nasional.
"Sebagai contoh, saat Pupuk Iskandar Muda 1 mulai reaktivasi, SKK Migas telah mengirimkan LNG (Liquefied Natural Gas) untuk memenuhi kebutuhan gas," jelas Kemal.
Baca juga: BUMN Dukung Pengembangan KEK Arun Jadi Kawasan Energi Hijau
Pihaknya juga mendukung pemenuhan kebutuhan gas, termasuk pengembangan industri di Indonesia bagian timur. "Saat peresmian Proyek Lapangan Gas JTB (Jambaran Tiung Biru) dan MDA-MBH, telah dilaksanakan penyerahan revisi POD I Lapangan Asap, Kido dan Merah Wilayah Kerja Kasuri dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas," katanya.
"Itu langsung dilanjutkan dengan penandatanganan Head Of Agreement (HOA) antara Genting Pte Ltd dan PT Pupuk Kaltim," sambung Kemal.
Adapun HOA mendukung penyediaan kebutuhan gas sebagai bahan baku pabrik Pupuk Kaltim, yang akan dibangun di Fior, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Fasilitas tersebut ditargetkan beroperasi secara komersial pada Desember 2027.(OL-11)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan tarif baru sebesar 19% terhadap produk ekspor asal Indonesia, jauh lebih rendah dari rencana sebelumnya sebesar 32%.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
BANK Indonesia mengamati ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat dengan kecenderungan risiko pertumbuhan yang melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya kepastian rantai pasok yang aman dan tangguh untuk meminimalkan gangguan dan kerentanan bagi negara-negara
Salah satu strategi untuk mengamankan pasokan gas ialah dengan membangun sejumlah pabrik baru. Termasuk, pembangunan pabrik milik Pupuk Iskandar Muda di wilayah Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved