Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons secara cepat semua laporan dan keluhan masyarakat terkait produk jasa keuangan.
Perintah tersebut ia sampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2).
"Sering pelaporan sudah ada, keluhan, laporan sudah dari 2020 tapi sampai sekarang juga belum tuntas," ujar Jokowi.
Jangan sampai, karena lalai dalam merespons, peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Indosurya, Wanaartha, Unit Link dan lain-lain terulang kembali di kemudian hari.
Baca juga: Presiden Peringatkan OJK Jangan Lalai
Jokowi juga meminta OJK untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap seluruh produk jasa keuangan meskipun tidak ada laporan yang datang.
"Hati-hati. Semua yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Saya minta betul-betul urusan asuransi, pinjaman online, investasi, dilihat betul. Semua harus diikuti satu per satu karena yang nangis itu rakyat," tutur mantan wali kota Surakarta itu.
"Masyarakat itu hanya minta satu, yaitu duitnya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang, ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis karena itu juga," pungkasnya.(OL-5)
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja mencapai 142 juta per Februari 2024.
BPR merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usaha secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan giro seperti bank umum
Mayoritas pengaduan dan konsultasi disampaikan secara langsung ke OJK Cirebon
Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung KH Irfan Hielmy Islamic Center untuk mendorong dan meningkatkan literasi keuangan di Kabupaten Ciamis.
Generasi pemuda harus memiliki strategi terutama dalam perencanaan keuangan untuk menghadapi maraknya layanan keuangan digital
TEORI ekonomi tentang boom and bust cycle, yang kita pelajari pada saat mengikuti kuliah ilmu ekonomi, ternyata mulai terlihat lagi saat ini.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar Untung Santoso mengatakan, hingga Juli 2023, OJK Sumbar telah menyelenggarakan 21 kegiatan edukasi
Jokowi meminta OJK untuk mengawal, memeriksa semua produk yang ada di pasar, sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa terlindungi secara maksimal.
Jokowi pun menuntut OJK bekerja secara maksimal, tidak hanya dari segi makro, tetapi juga mikro
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) meminta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk terus memperkuat upaya pelindungan konsumen.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK 3/2023).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved