Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons secara cepat semua laporan dan keluhan masyarakat terkait produk jasa keuangan.
Perintah tersebut ia sampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2).
"Sering pelaporan sudah ada, keluhan, laporan sudah dari 2020 tapi sampai sekarang juga belum tuntas," ujar Jokowi.
Jangan sampai, karena lalai dalam merespons, peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Indosurya, Wanaartha, Unit Link dan lain-lain terulang kembali di kemudian hari.
Baca juga: Presiden Peringatkan OJK Jangan Lalai
Jokowi juga meminta OJK untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap seluruh produk jasa keuangan meskipun tidak ada laporan yang datang.
"Hati-hati. Semua yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Saya minta betul-betul urusan asuransi, pinjaman online, investasi, dilihat betul. Semua harus diikuti satu per satu karena yang nangis itu rakyat," tutur mantan wali kota Surakarta itu.
"Masyarakat itu hanya minta satu, yaitu duitnya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang, ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis karena itu juga," pungkasnya.(OL-5)
KETUA Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan ancaman scam atau penipuan di sektor jasa keuangan bukan lagi sekadar masalah individu.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko, baik secara internal maupun di sektor jasa keuangan nasional.
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar Untung Santoso mengatakan, hingga Juli 2023, OJK Sumbar telah menyelenggarakan 21 kegiatan edukasi
Peralihan tugas, pengaturan dan pengawasan untuk aset kripto akan terjadi pada awal tahun 2025 atau di bulan Januari 2025.
Merdeka Finansial ialah kondisi keuangan seseorang yang dapat mencukupi biaya atau pengeluaran yang dibutuhkan seumur hidup, bahkan sampai memenuhi kebutuhan utama dari keturunannya.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) diminta meningkatkan pengawasan untuk mengurangi risiko gagal bayar atau non-performing loan (NPL) pada peer to peer (P2P) lending atau fintech.
Asuransi perjalanan umrah Zurich Syariah mencatat peningkatan penetrasi pasar hingga 40% pada 2022 lalu. Potensinya masih sangat besar.
WAKIL Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengungkapkan hingga 31 Maret 2023 realisasi anggaran OJK mencapai Rp 1,95 triliun atau 26,2% dari pagu anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved