Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons secara cepat semua laporan dan keluhan masyarakat terkait produk jasa keuangan.
Perintah tersebut ia sampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2).
"Sering pelaporan sudah ada, keluhan, laporan sudah dari 2020 tapi sampai sekarang juga belum tuntas," ujar Jokowi.
Jangan sampai, karena lalai dalam merespons, peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Indosurya, Wanaartha, Unit Link dan lain-lain terulang kembali di kemudian hari.
Baca juga: Presiden Peringatkan OJK Jangan Lalai
Jokowi juga meminta OJK untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap seluruh produk jasa keuangan meskipun tidak ada laporan yang datang.
"Hati-hati. Semua yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan. Saya minta betul-betul urusan asuransi, pinjaman online, investasi, dilihat betul. Semua harus diikuti satu per satu karena yang nangis itu rakyat," tutur mantan wali kota Surakarta itu.
"Masyarakat itu hanya minta satu, yaitu duitnya balik. Karena saya waktu ke Tanah Abang, ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis karena itu juga," pungkasnya.(OL-5)
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).
KOMISI XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar Untung Santoso mengatakan, hingga Juli 2023, OJK Sumbar telah menyelenggarakan 21 kegiatan edukasi
Peralihan tugas, pengaturan dan pengawasan untuk aset kripto akan terjadi pada awal tahun 2025 atau di bulan Januari 2025.
Merdeka Finansial ialah kondisi keuangan seseorang yang dapat mencukupi biaya atau pengeluaran yang dibutuhkan seumur hidup, bahkan sampai memenuhi kebutuhan utama dari keturunannya.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) diminta meningkatkan pengawasan untuk mengurangi risiko gagal bayar atau non-performing loan (NPL) pada peer to peer (P2P) lending atau fintech.
Asuransi perjalanan umrah Zurich Syariah mencatat peningkatan penetrasi pasar hingga 40% pada 2022 lalu. Potensinya masih sangat besar.
WAKIL Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengungkapkan hingga 31 Maret 2023 realisasi anggaran OJK mencapai Rp 1,95 triliun atau 26,2% dari pagu anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved