Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) menargetkan penyaluran 3,4 juta kiloliter (kl) bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi untuk nelayan di tahun ini.
Supaya tepat sasaran, penyaluran solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan akan terbagi di tujuh zona penangkapan ikan yang dipetakan KKP.
Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama serta Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan PT. Pertamina Patra Niaga, di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/2).
Baca juga : Ratusan Pelajar Berlayar Dengan Kapal Pengawas KKP
"Kebutuhan totalnya itu 3,4 juta kl untuk seluruh nelayan. Kita tentukan di setiap zona itu maksimal ada lima pelabuhan untuk mendaratkan kapal nelayan," ujarnya.
Dengan terbaginya zona penangkapan ikan tersebut, akan memudahkan pengawasan dari KKP dan Pertamina dalam penyaluran solar subsidi. Pasalnya, kapal yang sudah mendarat di satu pelabuhan tidak boleh mendapat solar dari pelabuhan yang berada di zona yang berbeda.
"Ini akan memudahkan Pertamina untuk konsentrasi penyaluran BBM di spot yang ditentukan," imbuh Trenggono.
Baca juga : KKP Gelar Bakti Sosial Serentak di 14 Lokasi di Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penyaluran program solar seharga Rp6.800 tepat sasaran untuk para nelayan.
Pemerintah akan memaksimalkan kuota BBM yang sudah ditetapkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan kuota minyak solar sebesar 17 juta kl.
"Kami tidak ingin terjadi pemborosan dan tidak terjadi tepat sasaran. Bukan menuduh, terkadang ketika sudah dialokasikan kesepakatan di sebuah titik, tetapi tidak mengalir sesuai rencana," ungkapnya.
Baca juga : Menindaklanjuti Hasil Pra Penilaian MSC, Aruna Adakan Bimbingan Teknis Perikanan Tingkat 1
QR Code
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, untuk mendapat solar, para nelayan mendaftar di MyPertamina untuk menerima QR code pembelian BBM tersebut.
Pemerintah telah melakukan pilot project atau percontohan program tersebut di dua titik, salah satunya di di Pelabuhan Perikanan Samudera, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) pada tahun lalu.
Baca juga : Kaltara Punya Potensi Besar di Budidaya Rumput Laut
"Kami pastikan di semua SPBU ini harganya adalah harga subsidi yang sama di seluruh Indonesia. Kami juga harus memastikan bahwa BBM subsidi ini dinikmati oleh pihak yang tepat," terangnya.
Ia menyebut total SPBU khusus nelayan yang sudah beroperasi hari ini sebanyak 387 unit. Pertamina berencana membangun 30 SPBU khusus nelayan di tahun ini.
Ditambahkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Muhammad Zaini Hanafi, program penyaluran solar subsidi merupakan kerja sama tripartit, dengan melibatkan KKP, Pertamina dan koperasi.
Ini sudah dimulai programnya. Kami berharap penyediaan solar ini sampai ke nelayan. Kita berdayakan koperasi untuk mendata siapa saja yang berhak menerima dan jumlah penyaluran," pungkasnya. (Ins/OL-09)
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
KEMENTERIAN BUMN resmi menunjuk Rivan A. Purwantono sebagai anggota Direksi baru PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam RUPS yang digelar pada Rabu (7/5).
Kementerian BUMN terus berkomitmen dalam menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat dengan berbagai moda transportasi, termasuk bus, kereta api, dan kapal laut.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis bersama Pelindo Grup 2025.
Sebanyak 2.000 lowongan dari 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya akan dibuka dalam Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved