Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) menargetkan penyaluran 3,4 juta kiloliter (kl) bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi untuk nelayan di tahun ini.
Supaya tepat sasaran, penyaluran solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan akan terbagi di tujuh zona penangkapan ikan yang dipetakan KKP.
Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama serta Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan PT. Pertamina Patra Niaga, di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/2).
Baca juga : Ratusan Pelajar Berlayar Dengan Kapal Pengawas KKP
"Kebutuhan totalnya itu 3,4 juta kl untuk seluruh nelayan. Kita tentukan di setiap zona itu maksimal ada lima pelabuhan untuk mendaratkan kapal nelayan," ujarnya.
Dengan terbaginya zona penangkapan ikan tersebut, akan memudahkan pengawasan dari KKP dan Pertamina dalam penyaluran solar subsidi. Pasalnya, kapal yang sudah mendarat di satu pelabuhan tidak boleh mendapat solar dari pelabuhan yang berada di zona yang berbeda.
"Ini akan memudahkan Pertamina untuk konsentrasi penyaluran BBM di spot yang ditentukan," imbuh Trenggono.
Baca juga : KKP Gelar Bakti Sosial Serentak di 14 Lokasi di Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penyaluran program solar seharga Rp6.800 tepat sasaran untuk para nelayan.
Pemerintah akan memaksimalkan kuota BBM yang sudah ditetapkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan kuota minyak solar sebesar 17 juta kl.
"Kami tidak ingin terjadi pemborosan dan tidak terjadi tepat sasaran. Bukan menuduh, terkadang ketika sudah dialokasikan kesepakatan di sebuah titik, tetapi tidak mengalir sesuai rencana," ungkapnya.
Baca juga : Menindaklanjuti Hasil Pra Penilaian MSC, Aruna Adakan Bimbingan Teknis Perikanan Tingkat 1
QR Code
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, untuk mendapat solar, para nelayan mendaftar di MyPertamina untuk menerima QR code pembelian BBM tersebut.
Pemerintah telah melakukan pilot project atau percontohan program tersebut di dua titik, salah satunya di di Pelabuhan Perikanan Samudera, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) pada tahun lalu.
Baca juga : Kaltara Punya Potensi Besar di Budidaya Rumput Laut
"Kami pastikan di semua SPBU ini harganya adalah harga subsidi yang sama di seluruh Indonesia. Kami juga harus memastikan bahwa BBM subsidi ini dinikmati oleh pihak yang tepat," terangnya.
Ia menyebut total SPBU khusus nelayan yang sudah beroperasi hari ini sebanyak 387 unit. Pertamina berencana membangun 30 SPBU khusus nelayan di tahun ini.
Ditambahkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Muhammad Zaini Hanafi, program penyaluran solar subsidi merupakan kerja sama tripartit, dengan melibatkan KKP, Pertamina dan koperasi.
Ini sudah dimulai programnya. Kami berharap penyediaan solar ini sampai ke nelayan. Kita berdayakan koperasi untuk mendata siapa saja yang berhak menerima dan jumlah penyaluran," pungkasnya. (Ins/OL-09)
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pendampingan pada keluarga tiga korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang disewa KKP.
TIM SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua berjenis kelamin perempuan, dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulusaraung namun belum dievakuasi
Pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control (ATC) memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi.
Seekor buaya berukuran besar menggegerkan warga setelah ditemukan berada di area persawahan di Kampung Cikiwul, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.
PRAKTIK penempatan pensiunan aparat kepolisian ke dalam jabatan strategis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menuai kritik.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal perikanan asing berbendera Vietnam.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved