Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEBERADAAN program Food Estate memiliki konsep dan tujuan yang positif untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Terlebih di tengah ancaman krisis pangan di masa mendatang, menjadi wajar apabila pemerintah menggencarkan program tersebut.
Pengamat Pertanian yang juga Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Sujarwo mengatakan, jika Food Estate diperankan sebagai bangunan kelembagaan pemerintah untuk modernisasi, efisiensi pertanian, penciptaan nilai tambah, dan bersinergi dengan korporasi petani, maka akselerasi yang dilakukan pemerintah ini sangat strategis.
"Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan ada efisiensi operasi, maka food estate akan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa multiplier efek pada modernisasi pertanian nasional," jelas Sujarwo, melalui keterangan tertulis, Selasa (17/1).
Tak hanya itu, Food Estate juga dapat mendorong kesejahteraan petani melalui pola kelembagaan atau korporasi petani. Sehingga, nilai ekonomi pertanian bisa terskala dengan baik.
"Dengan ini, efek penciptaan nilai tambah akan semakin terbuka lebar jika sumberdaya pertanian dikelola secara perusahaan dengan skala usaha dan memiliki keberlanjutan (continuity) dalam produksinya," sambungnya.
Selaras dengan itu, Guru Besar Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) Tualar Simarmata juga menilai perlunya perluasan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebab, kebutuhan pangan memang terus meningkat tiap tahun.
Baca juga : Kebijakan Pertanian Perlu Selaras dengan Target Penurunan Emisi Karbo
"Luas sawah kita saat ini sekitar 7,5 juta hektare. Kalau kita bisa menambah katakanlah 5 juta hektare, dan itu secara bertahap, maka kita sudah pasti bisa menjadi mandiri pangan, swasembada sangat kuat," kata Tualar.
Namun, program Food Estate memang tak bisa dinilai dalam waktu dekat. Karena program ini harus berjalan secara berkelanjutan dan harus terus menerus dilakukan evaluasi.
"Ada kemajuan, tetapi memang progressnya perlahan. Jadi, menurut saya Food Estate itu bagus sekali, tapi dalam implementasinya keliatannya harus banyak penyempurnaan sehingga tidak terlalu banyak kegagalannya" ungkapnya.
Untuk memperbaiki pengelolaannya, Guru Besar Pertanian itu menyarankan agar Food Estate sebaiknya dikelola oleh badan khusus yang profesional, baik BUMN ataupun swasta, supaya eksekusinya bisa maksimal.
"Manajemennya harus dibikin satu pintu, dari A sampai Z. Kalau mau bikin food estate, kan harus ada satu company yang menjadi induknya. Nah, induknya itulah yang menurut saya harus dibuat profesional," kata Tualar.
"Kemudian, dalam pelaksanaan di lapangan atau mitranya bisa para petani milenial. Nanti tinggal dihitung satu petani itu bisa berapa hektar supaya hidupnya bisa nyaman dan penghasilannya layak. Jadi ini memang memaksa petani jadi kaya," pungkasnya. (RO/OL-7)
Di Kabupaten Garut sudah ada 10 Polsek yang lebih dulu menjalankan kolaborasi dengan Bulog terutama dalam penyediaan beras SPHP.
Festival Pangan dan Cipta Menu Bergizi di Desa Sumerta Kelod, Denpasar, Bali.
Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin yakin bahwa literasi soal pangan akan membantu membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan.
"Pengakuan adalah pondasi penting dari upaya perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat,"
Peternak memanen telur ayam di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.
Kemampuannya tumbuh di berbagai jenis tanah dan ketahanannya terhadap kondisi cuaca ekstrem menjadikannya pilihan ideal untuk daerah rawan pangan.
PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, terkait kasus tanah demplot pertanian.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Wamentan Sudaryono mengajak para wisudawan Polbangtan Yoma untuk menjemput impian dengan usaha terbaik dan bangkit membangun sektor pertanian.
Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional hingga September 2025 surplus sebanyak 4,86 juta ton dari target yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut HUT ke-80 RI merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kemandirian pangan nasional.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved