Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERADAAN program Food Estate memiliki konsep dan tujuan yang positif untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Terlebih di tengah ancaman krisis pangan di masa mendatang, menjadi wajar apabila pemerintah menggencarkan program tersebut.
Pengamat Pertanian yang juga Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Sujarwo mengatakan, jika Food Estate diperankan sebagai bangunan kelembagaan pemerintah untuk modernisasi, efisiensi pertanian, penciptaan nilai tambah, dan bersinergi dengan korporasi petani, maka akselerasi yang dilakukan pemerintah ini sangat strategis.
"Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan ada efisiensi operasi, maka food estate akan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa multiplier efek pada modernisasi pertanian nasional," jelas Sujarwo, melalui keterangan tertulis, Selasa (17/1).
Tak hanya itu, Food Estate juga dapat mendorong kesejahteraan petani melalui pola kelembagaan atau korporasi petani. Sehingga, nilai ekonomi pertanian bisa terskala dengan baik.
"Dengan ini, efek penciptaan nilai tambah akan semakin terbuka lebar jika sumberdaya pertanian dikelola secara perusahaan dengan skala usaha dan memiliki keberlanjutan (continuity) dalam produksinya," sambungnya.
Selaras dengan itu, Guru Besar Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) Tualar Simarmata juga menilai perlunya perluasan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebab, kebutuhan pangan memang terus meningkat tiap tahun.
Baca juga : Kebijakan Pertanian Perlu Selaras dengan Target Penurunan Emisi Karbo
"Luas sawah kita saat ini sekitar 7,5 juta hektare. Kalau kita bisa menambah katakanlah 5 juta hektare, dan itu secara bertahap, maka kita sudah pasti bisa menjadi mandiri pangan, swasembada sangat kuat," kata Tualar.
Namun, program Food Estate memang tak bisa dinilai dalam waktu dekat. Karena program ini harus berjalan secara berkelanjutan dan harus terus menerus dilakukan evaluasi.
"Ada kemajuan, tetapi memang progressnya perlahan. Jadi, menurut saya Food Estate itu bagus sekali, tapi dalam implementasinya keliatannya harus banyak penyempurnaan sehingga tidak terlalu banyak kegagalannya" ungkapnya.
Untuk memperbaiki pengelolaannya, Guru Besar Pertanian itu menyarankan agar Food Estate sebaiknya dikelola oleh badan khusus yang profesional, baik BUMN ataupun swasta, supaya eksekusinya bisa maksimal.
"Manajemennya harus dibikin satu pintu, dari A sampai Z. Kalau mau bikin food estate, kan harus ada satu company yang menjadi induknya. Nah, induknya itulah yang menurut saya harus dibuat profesional," kata Tualar.
"Kemudian, dalam pelaksanaan di lapangan atau mitranya bisa para petani milenial. Nanti tinggal dihitung satu petani itu bisa berapa hektar supaya hidupnya bisa nyaman dan penghasilannya layak. Jadi ini memang memaksa petani jadi kaya," pungkasnya. (RO/OL-7)
TNI adalah tentara rakyat yang memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, selain menjalankan tugas pokok menjaga kedaulatan negara.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Australia
Berdasarkan Neraca Pangan, proyeksi hingga akhir Maret 2026, sejumlah komoditas utama menunjukkan ketersediaan yang jauh melampaui kebutuhan konsumsi Februari dan Maret 2026.
Festival yang dirangkai dengan berbagai lomba ini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tangkapan ikan yang melimpah.
PT Pupuk Indonesia melalui anak usahanya, PT Pupuk Kalimantan Timur, meresmikan proyek Revamping Ammonia Pabrik-2 sebagai bagian dari program revitalisasi industri pupuk nasional.
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional menunjukkan tren membaik pada November 2025.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
PENYALURAN pupuk bersubsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga perbaikan sistem irigasi, dianggap menjadi fondasi penting dalam transisi pertanian.
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Studi terbaru mengungkap masa depan budidaya alpukat di India. Meski permintaan tinggi, perubahan iklim dan emisi karbon mengancam keberlanjutan panen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved