Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai langkah pemerintah pusat yang menghendaki pemerintah daerah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup baik.
Menurutnya, pembentukan DAD dapat menjadi peluang bagi pemda untuk mendapatkan otonomi dalam mengelola dan mendistribusikan kembali pendapatan dari hasil daerah kepada masyarakat di wilayahnya. Itu terutama bermanfaat bagi daerah penghasil sumber daya alam.
"Hal ini menjadi peluang bagi pemda untuk membuat anggaran belanja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing," kata Reyhan kepada Media Indonesia, Rabu (18/1).
Sedangkan bagi penduduk daerah tersebut, lanjutnya, DAD juga membuka kesempatan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana yang didapatkan dari hasil eksploitasi sumber daya alam.
Baca juga: Presiden Izinkan Pemda Tampung Silpa di Dana Abadi
Reyhan juga menilai DAD berbeda dengan Indonesia Authority Investment (INA) yang ada di pusat. DAD menurutnya bertujuan untuk memenuhi dan mengembangkan ekonomi daerah secara spesifik.
"DAD justru bisa membantu berbagai pembangunan, seperti infrastruktur, dan program bantuan sosial yang selama ini masih lebih terkonsentrasi dari anggaran pemerintah pusat," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong agar pemda bisa membentuk DAD dari SiLPA. Itu tidak terlepas dari data terkait APBD yang ia temukan pada akhir tahun lalu. Hingga hari terakhir di Desember, uang daerah yang masih mengendap di perbankan tercatat sebesar Rp123 triliun.(OL-5)
Jokowi mengajak pemda membentuk dana abadi untuk menampung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sehingga bisa mudah digunakan untuk keperluan daerah.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved