Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai langkah pemerintah pusat yang menghendaki pemerintah daerah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup baik.
Menurutnya, pembentukan DAD dapat menjadi peluang bagi pemda untuk mendapatkan otonomi dalam mengelola dan mendistribusikan kembali pendapatan dari hasil daerah kepada masyarakat di wilayahnya. Itu terutama bermanfaat bagi daerah penghasil sumber daya alam.
"Hal ini menjadi peluang bagi pemda untuk membuat anggaran belanja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing," kata Reyhan kepada Media Indonesia, Rabu (18/1).
Sedangkan bagi penduduk daerah tersebut, lanjutnya, DAD juga membuka kesempatan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana yang didapatkan dari hasil eksploitasi sumber daya alam.
Baca juga: Presiden Izinkan Pemda Tampung Silpa di Dana Abadi
Reyhan juga menilai DAD berbeda dengan Indonesia Authority Investment (INA) yang ada di pusat. DAD menurutnya bertujuan untuk memenuhi dan mengembangkan ekonomi daerah secara spesifik.
"DAD justru bisa membantu berbagai pembangunan, seperti infrastruktur, dan program bantuan sosial yang selama ini masih lebih terkonsentrasi dari anggaran pemerintah pusat," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong agar pemda bisa membentuk DAD dari SiLPA. Itu tidak terlepas dari data terkait APBD yang ia temukan pada akhir tahun lalu. Hingga hari terakhir di Desember, uang daerah yang masih mengendap di perbankan tercatat sebesar Rp123 triliun.(OL-5)
Jokowi mengajak pemda membentuk dana abadi untuk menampung Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sehingga bisa mudah digunakan untuk keperluan daerah.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved