Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DESA Devisa Kopi Subang yang merupakan program kemitraan antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah telah membuahkan kesuksesan.
Itu terlihat dari kinerja koperasi yang berhasil melepas ekspor kopi robusta dengan volume 19,2 ton ke Mesir pertengahan bulan ini. Hasil positif juga terlihat dari pendapatan masyarakat.
Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Gerald Grisanto mengatakan sejak kemitraan diberlakukan, jumlah pendapatan desa meningkat sebesar 60% dari sebelumnya.
Itu bisa terjadi karena LPEI memberikan pendampingan dan pelatihan secara intensif kepada masyarakat terutama petani kopi setempat sehingga mereka bisa memahami bagaimana cara menaikkan produktivitas dan kualitas produk.
“Pelatihan yang kami berikan diharapkan dapat memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan kemampuan budidaya dan pengolahan tanaman kopi, dan menyempurnakan prosedur penyusunan laporan keuangan. Melalui program ini, kami berkomitmen mewujudkan ekosistem ekspor yang berkelanjutan hingga menciptakan kepastian hasil panen bagi petani,” ujar Gerald melalui keterangan resmi, Sabtu (31/12).
Ia berharap program Desa Devisa dapat terus meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditas yang sesuai dengan standar ekspor. Dengan demikian, produk-produk yang dihasilkan dapat terus eksis di tingkat global.
Baca juga : PPKM Dicabut, Pelaku Usaha Sambut Positif
Selain kopi robusta, Desa Devisa Kopi Subang juga memiliki komoditas unggulan lain seperti kopi arabika yang juga telah berhasil diekspor sebanyak 18 ton ke Arab Saudi pada 2021 lalu.
"Program ini telah disesuaikan dengan kebutuhan para petani kopi Subang beserta koperasi dalam mengelola lahan produksi dan menjalankan bisnis," tuturnya.
Ke depan, LPEI akan terus mengambil langkah konkret dalam menciptakan ekosistem ekspor yang terbentuk dari desa-desa di berbagai daerah di Indonesia yang mampu secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara.
Hal itu diwujudkan salah satunya dengan memberi kesempatan bagi wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor untuk mengembangkan potensi secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai bentuk dukungan untuk mendorong ekspor nasional, LPEI senantiasa berupaya secara optimal dalam memberikan pendampingan secara berkelanjutan melalui program Desa Devisa pada daerah dengan komoditas potensi ekspor. Kami harap Desa Devisa Kopi di Subang dapat menjalankan ekspor selanjutnya dengan segera,” tandas Gerald. (RO/OL-7)
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
Delapan perusahaan asal Jawa Timur ambil bagian dalam kegiatan Pelepasan Ekspor Serentak yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Indonesia merupakan pasar yang sangat penting bagi produk Malaysia karena kedekatan budaya, selera, dan preferensi konsumen.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved