Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH resmi menambah 10 proyek baru ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan begitu, jumlah PSN saat ini mencapai 210 proyek dan 12 program.
Langkah tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN. Nilai investasi dari 210 proyek dan 12 program tersebut ditaksir mencapai Rp5.746,4 triliun.
"Proyek tersebut harus segera selesai perizinan, pengadaan tanah dan financial closing-nya. Diharapkan pada semester I 2024, itu semua bisa selesai," jelas Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Jumat (23/12).
Baca juga: Presiden: Penguatan Investasi Harga Mati
Adapun 10 proyek yang ditambahkan ke dalam PSN, yakni Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi di Provinsi Jambi; Kawasan Industri Tanjung Sauh di Provinsi Kepulauan Riau; Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Lalu, Kawasan Industri Motui di Provinsi Sulawesi Tenggara; Kawasan Industri Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Kawasan Industri Pulau Ladi di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut, Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Provinsi Papua Barat; Bendungan Karangnongko di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kemudian, Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat; dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur.
Diketahui, 9 dari 10 proyek baru tersebut sepenuhnya akan dibiayai oleh swasta, alias non-APBN. Hanya Bendungan Karangnongko yang akan mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN. "Karena bendungan ini ada dua wilayah, yaitu Blora dan Bojonegoro," tuturnya.
Baca juga: Pembangunan Transmisi Listrik Jawa-Bali Rampung 2025
"Blora ini tidak kuat menanggung pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah membantu melalui APBN," sambung Wahyu yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Selain menambah 10 proyek ke dalam PSN, pemerintah juga menyesuaikan nomenklatur dari empat proyek, yakni Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai di DKI Jakarta. Lalu, Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni.
Berikutnya ialah Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang di Kalimantan Utara dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved