Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WIKA Gedung) melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pengembangan dan Revitalisasi Pengelolaan Lahan penyediaan huian terjangkau, di Jakarta, Jumat (18/11).
Direktur Utama Sarana Jaya Agus Himawan mengemukakan, penugasan kepada Sarana Jaya dalam penyediaan hunian terjangkau adalah prioritas yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Sarana Jaya banyak memperoleh penugasan dari proyek Pemprov DKI yang bersifat strategis, di antaranya Hunian Terjangkau ini. Program ini merupakan prioritas utama pembangunan DKI Jakarta," ungkapnya.
Hunian terjangkau merupakan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebelumnya, program tersebut bernama Rumah DP 0 Rupiah yang menjadi unggulan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017. Setelah Heru Budi Hartono dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, berganti nama menjadi Hunian Terjangkau.
Nantinya lahan-lahan yang akan dikembangkan merupakan lahan milik Sarana Jaya, WIKA Gedung. Tidak menutup kemungkinan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Semua lahan alternatif ini kami akan lakukan kajian untuk penyediaan Hunian Terjangkau," kata Agus.
Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Hadian Pramudita menuturkan, nota kesepahaman ini dapat menjadi kontribusi pihaknya dan Sarana Jaya dalam berperan menyediakan hunian terjangkau warga Jakarta.
Ia juga berharap dengan adanya MoU ini menjadi awal dalam pengembangan proyek-proyek yang bersifat komersial di masa mendatang.
"Kerja sama dengan Sarana Jaya ini bisa membuat pengembangan revitalisasi lahan-lahan atau lokasi yang ada di DKI yang selama ini belum dimanfaatkan optimalkan," pungkasnya. (OL-8)
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pesona Kahuripan (PK) Group telah sukses membangun tidak kurang dari 14 ribu unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong agar akad kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya boleh dilakukan ketika rumah sudah siap huni.
Rumah subsidi yang semakin kecil tidak hanya berdampak pada kenyamanan fisik, tetapi juga mengganggu kualitas hubungan antara anggota keluarga.
Usulan rumah subsidi 14 meter persegi (m²) oleh Lippo Group menuai perhatian luas dan memicu perdebatan soal status serta regulasi.
Keberadaan rumah subsidi berukuran kecil menjadi krusial di kawasan perkotaan karena harga lahan cenderung tinggi dan ketersediaannya terbatas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved