Jumat 18 November 2022, 20:54 WIB

Sarana Jaya dan Wijaya Karya Garap Pengelolaan Lahan Hunian Terjangkau

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Sarana Jaya dan Wijaya Karya Garap Pengelolaan Lahan Hunian Terjangkau

Antara
Ilustrasi hunian terjangkau

 

PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WIKA Gedung) melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pengembangan dan Revitalisasi Pengelolaan Lahan penyediaan huian terjangkau, di Jakarta, Jumat (18/11).

Direktur Utama Sarana Jaya Agus Himawan mengemukakan, penugasan kepada Sarana Jaya dalam penyediaan hunian terjangkau adalah prioritas yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Sarana Jaya banyak memperoleh penugasan dari proyek Pemprov DKI yang bersifat strategis, di antaranya Hunian Terjangkau ini. Program ini merupakan prioritas utama pembangunan DKI Jakarta," ungkapnya.

Hunian terjangkau merupakan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebelumnya, program tersebut bernama Rumah DP 0 Rupiah yang menjadi unggulan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017. Setelah Heru Budi Hartono dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, berganti nama menjadi Hunian Terjangkau.

Nantinya lahan-lahan yang akan dikembangkan merupakan lahan milik Sarana Jaya, WIKA Gedung. Tidak menutup kemungkinan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Semua lahan alternatif ini kami akan lakukan kajian untuk penyediaan Hunian Terjangkau," kata Agus.

Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Hadian Pramudita menuturkan, nota kesepahaman ini dapat menjadi kontribusi pihaknya dan Sarana Jaya dalam berperan menyediakan hunian terjangkau warga Jakarta.

Ia juga berharap dengan adanya MoU ini menjadi awal dalam pengembangan proyek-proyek yang bersifat komersial di masa mendatang.

"Kerja sama dengan Sarana Jaya ini bisa membuat pengembangan revitalisasi lahan-lahan atau lokasi yang ada di DKI yang selama ini belum dimanfaatkan optimalkan," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Ijin Freeport Habis di Tahun 2041

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 30 Mei 2023, 20:42 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengaku belum mengantongi izin perpanjangan kontrak yang habis di...
Antara

KKP Sebut PP Sedimentasi Laut bakal Untungkan Negara

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 30 Mei 2023, 20:41 WIB
JURU bicara KKP Wahyu Muryadi menyampaikan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil...
Dokumentasi pribadi.

KUR Syariah Pegadaian Bantu UMKM Naik Kelas

👤Media Indonesia 🕔Selasa 30 Mei 2023, 20:34 WIB
Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 punya target penyaluran KUR hingga akhir 2023 sebanyak Rp300 miliar. Hingga kini sudah mencapai 15% atau...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya