INDONESIA mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 diharapkan bisa segera memutuskan restrukturisasi utang untuk mempercepat pemulihan ekonomi global dan khususnya bagi negara miskin.
"Akibat pandemi, total utang yang dimiliki negara berkembang dan miskin mencapai US$ 12,9 miliar sejak tahun lalu," ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Wempi Saputra, Selasa, (15/11).
Ada sekitar 48 negara miskin yang sudah mendapat keringanan penundaan pembayaran utang. Namun, jelas Wempi, perlu diingat penundaan bukanlah solusi, sebab utang tersebut masih ada dan harus diselesaikan.
Indonesia sebagai Presidensi G20, kata Wempi, menjadi fasilitator bagi negara-negara miskin agar bisa mendapat solusi terhadap pembayaran utangnya. Indonesia memainkan peran aktif sebagai Presidensi G20, memberi dukungan penuh dan sangat intens membawa pesan penyelesaian utang ini.
Pandemi yang berkepanjangan telah menyebabkan kontraksi perekonomian pada sejumlah negara terutama bagi negara miskin. Tekanan inflasi yang tinggi, perlambatan ekonomi telah menyebabkan Zambia, Chad dan Etopia mengalami kesulitan untuk membayar utangnya.
Ketiga negara ini sedang menjalani program penyelesaian utang atau disebut common framework for debt treatment. Ketiganya menjadi proyek percontohan untuk penyelesaian utang bagi negara miskin.
"Bila ini berhasil, maka program ini bisa diberlakukan bagi negara lainnya," papar Wempi yang juga menjabat sebagai Executive Director World Bank itu.
Selain masalah utang, Indonesia juga mendorong negara-negara maju untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara miskin, misalnya melalui peningkatan kapasitas.
Krisis global yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian semua negara, semakin menyulitkan negara miskin untuk membangun infrastrukturnya.
Tantangan Indonesia sebagai Presidensi G20, tidaklah mudah ditengah-tengah kondisi dunia yang cukup kompleks. Geopolitik yang berimbas kepada ketidakpastian perekonomian, terjadinya krisis pangan dan energi, hingga sebagian negara miskin tidak mampu membayar kewajibannya.
Hampir seluruh kepala negara anggota G20 menghadiri pertemuan penting ini, untuk bersama mencari solusi bagi pemulihan ekonomi. Menurut Wempi, ada banyak negara yang ingin melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. (OL-8)
