Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
INDONESIA perlu optimistis dalam menghadapi resesi di tahun depan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan Indonesia yaitu mengadopsi pendekatan baru dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan pengembangan blue economy atau ekonomi biru. Maklum, Indonesia ialah negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia.
Pemerintah Indonesia melalui melalui Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan besarnya potensi ekonomi biru bagi perekonomian Indonesia. "Potensi blue economy Indonesia diperkirakan mencapai US$1,33 miliar dan menyerap 45 juta lapangan kerja. Manfaat pengembangan blue economy ialah kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut dan pesisir serta mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, Indonesia terus berkomitmen menggulirkan blue economy sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Agenda Transformasi Ekonomi Indonesia," jelas Amalia dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11).
PPN/Bappenas juga mendorong pendanaan inovatif blue financing atau pendanaan biru untuk pengembangan pembangunan ekonomi biru. Berdasarkan kajian dari Bappenas, untuk mendanai tujuh agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar US$1.641,3 miliar, sedangkan APBN hanya mampu mendanai 20%-25% dari kebutuhan tersebut. Pendanaan inovatif blue financing diharapkan dapat menjadi salah satu sumber yang berkontribusi untuk menutupi kesenjangan pendanaan yang ada.
Pemahaman pemerintah dan stakeholders tentang pendanaan biru dari sumber pemerintah dan swasta ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, Managing Director The Spectrum Solutions Group (TSSG) Edward Y Chang mengungkapkan dukungannya terhadap Bappenas dalam melakukan kajian terkait peluang Ekonomi Biru ini. "Saat ini kita sedang membantu Bappenas untuk mengkaji potensi financing blue economy di Indonesia," ujar Edward.
Ia mengungkapkan kajian ini sejalan dengan upaya membantu pemerintah mencapai Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Ia juga berharap Indonesia dapat menangkap peluang ini. "Indonesia harusnya dapat menangkap peluang menjadi pemimpin di Asia dalam Financing Blue Economy. Melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dengan negara-negara G20 dan swasta ini, Indonesia berpeluang untuk dapat bekerja sama dalam memaksimalkan ekonomi berkelanjutan," paparnya.
Selain itu, Edward mengungkapkan bahwa TSSG tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Kami juga berharap dapat menjalin kerja sama teknis menyangkut sustainability dan circular economic dengan BRIN," ungkapnya. Sinergi dengan BRIN diharapkannya dapat mengoptimalisasikan potensi ekonomi biru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. (OL-14)
Faktor tidak terlihat dalam pembangunan sirkuit Formula E adalah struktur tanah yang gembur dan tidak padat.
Dari beberapa usulan yang diajukan PT Jakpro, DPRD DKI Jakarta hanya menyetujui pendanaan ITF Sunter, karena sudah memenuhi sejumlah kriteria.
Manajemen Jakpro juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Formula E ke depan akan murni dengan skema bisnis ke bisnis (B to B) dan tidak ada anggaran dari APBD yang keluar.
Di tengah ancaman krisis pangan hingga keuangan, 70 negara telah mengajukan proposal bantuan kepada PBB, dengan 69 negara di antaranya telah disetujui senilai US$17 juta.
Dalam konferensi COP27 di Mesir, sejumlah negara berkembang memperingatkan bahwa negara kaya gagal dalam memenuhi komitmen terdahap upaya mengatasi pemanasan global.
Response Fund sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan diri dari kemungkinan adanya ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat di masa mendatang.
Dalam pembiayaan syariah, penyediaan dana didasarkan pada prinsip kesepakatan antara pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Terbatasnya akses kredit untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakibatkan oleh masalah struktural yang bersifat sistemik.
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) meningkatkan kapasitas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perajin blangkon di Kota Yogyakarta melalui program pendanaan.
Dekan SBM ITB Prof Ignatius Pulung Nurprasetio menekankan pentingnya infrastruktur kreatif sebagai investasi masa depan bangsa.
Ekspansi Bisnis UMKM Berlanjut dengan Optimisme yang Meningkat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved