Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERAPAN prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) terus diakselerasi oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh pelaku usaha.
Pentingnya proses bisnis berkelanjutan dengan prinsip ESG turut menjadi salah satu isu prioritas yang diangkat dalam Trade, Investment & Industry Working Group (TIIWG) Road to G-20 SOE International Conference di Bali pada 17-18 Oktober 2022 lalu.
Terkait dengan penerapan ESG tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI merupakan First Mover Sustainable Banking dan untuk mengakselerasi hal tersebut, maka perlu dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Untuk mempercepat pemahaman masyarakat mengenai ESG, BRI menempuh strategi Role Model yang diimplementasikan melalui berbagai program berkelanjutan”, jelasnya.
Sunarso menjelaskan peran BRI yang peduli ESG. “Tidak ada sampai hari ini mesin penyerap karbon. Yang ada itu dalam mesin biologis yang namanya tanaman, maka kemudian kita buat program BRI Menanam,” jelasnya.
Baca juga: Optimistis! Inilah Tiga Kunci Pendorong Pertumbuhan Berkelanjutan BRI
Melalui program BRI Menanam, BRI menyalurkan 1,75 juta bibit pohon hingga tahun 2023 kepada nasabah pinjaman, khususnya nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan diestimasikan penyerapan emisi dari ini dapat mencapai 108.065 ton Co2 pada tahun ke-5.
Angka tersebut berdasarkan proyeksi perhitungan dan asumsi rata-rata daya serap CO2 pohon produktif yang dibagikan dan ditanam dalam program BRI Menanam.
Proyeksi penyerapan karbon tersebut juga telah memperhitungkan potensi mortalitas dari bibit pohon yang disalurkan.
Penyaluran bibit pohon ini dijalankan oleh 799 BRI unit, 236 Branch Office, dan 17 Regional Office BRI di berbagai wilayah di Indonesia.
Adapun jenis bibit tanaman yang diberikan ialah jenis pohon produktif, sehingga selain dapat menyerap karbon juga dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat untuk dimanfaatkan hasilnya.
Jenis bibit pohon yang telah dibagikan diantaranya adalah Durian (33,64%), Mangga (22,45%), Alpukat (21,80%), Jambu (5,79%), Jeruk (2,39%), dan jenis pohon lainnya (14,65%).
“Programnya memang sangat ambisius karena sekarang setiap nasabah yang akan kredit KUR itu selain dia berjanji melunasi kredit nya dia juga harus berkomitmen untuk merawat pohon. Tanamannya kita sediakan, bibitnya kita sediakan gratis. Tapi nanti nasabah harus menanam dan merawatnya”, pungkasnya. (RO/OL-09)
(PTPP) menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan penanaman pohon dalam rangka Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
KELURAHAN Cisarua di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
GERAKAN penghijauan berskala nasional secara resmi dimulai dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Melalui penghijauan ini, para pemangku kepentingan berharap fungsi ekologis kawasan dapat kembali kuat sekaligus memberikan edukasi konservasi kepada masyarakat.
Gerakan ”Kelola e-Waste, Sayangi Bumi” berlangsung pada 14 Oktober hingga 31 Desember 2025, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
GERAKAN penghijauan berskala nasional akan resmi dimulai dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kemenag memperkenalkan konsep ekoteologi dan peran agama sebagai sumber harmoni sosial
BAYANGKAN sebuah tsunami menghantam pulau tak berpenghuni di salah satu gugus kepulauan Indonesia, menyapu bersih pohon dan berbagai habitat.
Filantropi berperan penting memperkuat UMK dan ekonomi rakyat lewat pendanaan, pendampingan, dan kolaborasi demi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Seluruh inisiatif lembaga sepanjang satu tahun terakhir telah diselaraskan dengan 17 Program Prioritas Nasional.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved