Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM menerapkan aspek Environmental, Social and Governance (ESG), PT Pertamina (Persero) meraih perbaikan skor ESG dengan meraih posisi ke-2 secara global dalam kategori Oil and Gas.
Pada Oktober 2022, Pertamina menerima Peringkat Risiko ESG 22.1 dari Lembaga ESG Rating Sustainalytics dan dinilai berada pada tingkat risiko medium dalam mengalami dampak keuangan material dari faktor-faktor ESG.
Peringkat Risiko ESG menempatkan Pertamina berada di peringkat ke-2 secara global dalam sub-industri Integrated Oil & Gas oleh Sustainalytics. Posisi Pertamina melonjak tinggi dari peringkat nomor 8 dari 54 perusahaan yang sama pada 2021.
“Peningkatan ranking dalam pemeringkatan ESG secara global ini menjadi pemicu bagi kami untuk meningkatkan dampak positif ke lingkungan," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya, Jumat (21/10).
Selain itu, pada kategori industri Oil & Gas Producer, peringkat Pertamina juga tercatat meningkat tajam dari ranking 15 pada tahun lalu, naik ke peringkat 7 pada tahun ini dari 254 perusahaan global.
Menurut Nicke, upaya Pertamina untuk melakukan dekarbonisasi ialah dengan memproduksi energi yang ramah lingkungan dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Peringkat Risiko ESG oleh Sustainalytics mengukur eksposur perusahaan terhadap risiko ESG yang material bagi tiap industri. Kemudian seberapa baik perusahaan mengelola risiko tersebut, memberikan ukuran kuantitatif yang dapat dibandingkan di semua industri.
Sustainalytics menilai aktivitas Pertamina di bidang eksplorasi, produksi serta pengolahan minyak, gas dan petrokimia memiliki risiko tinggi. Namun, pengelolaan risiko yang dilakukan Pertamina dipandang kuat, terutama terkait Land Use & Biodiversity, Human Capital, dan Occupational Health & Safety. (OL-8)
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved