Ada Perbedaan Pandangan soal Krisis Pangan di P20, DPR Terus Dorong Kesepakatan

WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyatakan terdapat perbedaan pandangan terhadap langkanya pangan atau krisis pangan. Beberapa negara menunjukan beberapa polarisasi dan anggapan mengenai penyebab terjadinya krisis pangan. 

Dalam pernyataan beberapa negara ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Rusia benar begitu juga dengan Ukraina. Meski demikian, Hafisz Tohir menyatakan akan tetap mengupayakan untuk terjadinya kesepakatan.

“Beberapa negara menganggap bahwa terjadinya macetnya permintaan dan suplai dari kejadian antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan krisis pangan dan krisis gas. Kemudian dalam statement yang disampaikan beberapa negara tersebut juga menunjukan beberapa polarisasi ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Rusia sudah benar dan juga yang dilakukan Ukraina juga benar,” kata Hafisz seusai  2nd session of the 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10).

Sebagai tuan rumah, DPR RI pun berusaha untuk sebaik mungkin bersikap dan berusaha membuat P20 menghasilkan resolusi-resolusi terkait dengan ketahanan pangan dan juga perubahan iklim serta pembangunan berkelanjutan. 

Baca juga : P20 Diharapkan Kuatkan Peran Parlemen Hadapi Tantangan Demokrasi Global

DPR RI juga bukan pada posisi untuk mengambil keputusan terhadap perbedaan pandangan tersebut karena memang resolusi merupakan hasil dari konsensus sehingga jika ada satu yang menolak maka tidak bisa menjadi joint resolution.

“Bisa saja terkait dengan usulan keamaman dan permasalahan Rusia dan Ukraina tidak tercapai kesepakatan kalau ketahanan pangan tetap kita masukan karena itu bagian daripada upaya P20 menyelesaikan krisis pangan yang terjadi pada saat ini,” ujar Politisi Fraksi PAN itu. 

Adanya perbedaan pendapat mengenai akibat krisis pangan yang terjadi karena Rusia-Ukraina ini menurut Hafisz merupakan bagian dari dinamika yang wajar terjadi. Namun P20 mengupayakan untuk tercapainya resolusi terkait dengan hak warga negara dan hak segala bangsa untuk mendapatkan pelayanan atau kesediaan pangan dan baik dari sisi kemanusiaan dan sisi negara yang berdaulat.

“Jadi kalau kita lihat di Eropa terjadi krisis gas, krisis pangan, maka kita tidak menginginkan bahwa sesuatu yang terjadi itu mengakibatkan negara tersebut sulit untuk mencapai untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Ini yang kita tekankan di resolusi tersebut, kemungkinan itu akan terjadi kesepakatan,” pungkas legislator dapil Sumatera Selatan I itu. (RO/OL-7)