Luhut Apresiasi Serapan Belanja Produk Dalam Negeri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi kementerian/lembaga negara yang telah merealisasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri secara masif.

Salah satu institusi yang melakukan serapan sangat baik adalah Polri.“Kita apresiasi Polri dalam menyerap produk dalam negeri yang sudah mencapai diatas 70%. Ini penting untuk mendorong tumbuhnya ekonomi dalam negeri dan ini sudah terbukti," ujar Luhut saat mewakili Presiden Joko Widodo membuka Temu Bisnis Produk Dalam Negeri (PDN) Polri tahap IV 2022 di Nusa Dua Bali Convention Center, Kamis (6/10).

Ia menegaskan bahwa seluruh elemen bangsa harus bangga mengenakan produk-produk buatan Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi seperti sekarang, kecintaan terhadap barang-barang lokal akan membantu industri di salam negeri bertumbuh.

"Dunia ini sekarang menghadapi dinamika yang tidak tahu ujungnya akan kemana. Sangat penting bagi kita memiliki ketahanan. Kita harus bisa mendorong industri dalam negeri kita tumbuh salah satunya dengan medorong program bangga buatan Indonesia,” sambungnya.

Luhut menambahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan aktivitas rutin dalam rangka pemenuhan kebutuhan guna menjalankan roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

"Hal ini guna meningatkan optimalisasi pelayanan kepada publik, dalam rangka percepatan realisasi belanja produk dalam negeri," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, dalam rangka menyukseskan gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Salinan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hingga akhir Seprember lalu, realisasi belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga, pemda dan BUMN sudah mencapai Rp468,29 triliun atau 49,97% dari komitmen Rp937,20 triliun.

Jokowi ingin serapan program tersebut bisa terus digenjot secara maksimal. Ia tidak mau mendengar ada institusi yang melakukan pengadaan barang dan jasa dari luar negeri jika memang barang serupa tersedia dan bisa diproduksi di dalam negeri.

"Jangan sampai dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD, yang uangnya dikumpulkan dari pajak, bea cukai dari PNBP, kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor," tegasnya. (OL-12)