Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENCABUTAN izin usaha terminal pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan berdampak panjang terhadap dunia usaha. Pemilik barang sangat dirugikan karena jalur distribusi logistik ke wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi terhambat.
Koordinator pengguna jasa pelabuhan (Penjaspel) Fudiyanpo Kamin memaparkan hal itu. "Biaya kegiatan naik 3 hingga 4 kali lipat karena kurangnya area kerja yang mendukung, sehingga kegiatan bongkar muat menjadi lebih lama," ujarnya.
Fudi mengungkapkan, pemilik barang yang terdampak langsung antara lain PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Siam Cement Group, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Waskita Beton Precast, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Bayan Resources Tbk, PT Wika Beton Tbk, Project Toll Sumatera, PT Pionir Beton Industri, PT Sinar Sakti, PT Bina Karya Prima, PT Indo Barat Rayon, PT Indo Rama, PT South Pacific Viscose, dan PT Mayora Tbk.
Namun, lanjut Fudi, dampak yang tak kalah penting ialah hilangnya mata pencaharian bagi sekitar 2.000 pekerja pelabuhan. "Begitu banyak yang terdampak dari penutupan KCN itu. Bahkan sekitar 2.000 orang yang terdampak langsung dan sekarang menganggur," tutur Fudi.
Ditemui terpisah, Terminal Head Indocement Budi Supriat menyayangkan pemberlakuan kebijakan tersebut. Menurutnya, terminal KCN merupakan pusat distribusi (hub) batu bara yang vital bagi sektor industri di Pulau Jawa, khususnya di kawasan Jabodetabek. "Potensi multiplier effect-nya bisa luar biasa. Pembangunan infrastruktur bisa terganggu, muncul begitu banyak pengangguran, yang pada akhirnya terhadap ekonomi nasional juga," paparnya. (RO/OL-14)
REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia akan gangguan rantai pasok logistik global yang bisa menekan ekonomi banyak negara.
Memasuki 2026, isu efisiensi operasional semakin menjadi perhatian utama sektor logistik darat di Indonesia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved