Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah meninjau ulang batas garis kemiskinan di Indonesia karena dalam basis perhitungan terbaru, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari 1,9 dolar AS menjadi 2,15 dolar AS per-kapita per-hari.
"Dengan asumsi kurs Rp15.216 per dolar AS, maka garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia adalah Rp32.812 per kapita per hari atau Rp984.360 per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan di Indonesia yang digunakan BPS pada Maret 2022 tercatat Rp505.469,00 per kapita per bulan," kata Anis di Jakarta, Senin.
Dia menilai bahwa meninjau ulang tentang batas garis kemiskinan di Indonesia bukan hanya karena Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem namun melihat kenyataannya di masyarakat.
Menurut dia, banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup terutama dengan terjadinya lonjakan inflasi saat ini yaitu harga-harga kebutuhan makanan atau kebutuhan pokok menjadi naik.
"Maka batas garis kemiskinan Rp505.469,00 per kapita per bulan ini menjadi tidak relevan," ujarnya.
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu mengatakan bahwa lonjakan inflasi yang terjadi membuat standar hidup masyarakat menjadi meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang rawan masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.
Baca juga: Pengamat: Ciptakan Lapangan Pekerjaan Seluasnya untuk Atasi Garis Kemiskinan
Dalam laporan "East Asia and The Pacific Economic Update October 2022", Bank Dunia mengubah batas garis kemiskinan, dengan mengacu pada keseimbangan kemampuan berbelanja pada 2017.
Basis perhitungan yang dipergunakan Bank Dunia sebelumnya adalah keseimbangan kemampuan berbelanja pada 2011.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan garis kemiskinan sebagai cerminan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.
Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Garis kemiskinan yang digunakan BPS pada Maret 2022 tercatat Rp505.469,00 per kapita per bulan, dengan komposisi GKM sebesar Rp374.455,00 (74,08%) dan GKNM sebesar Rp131.014,00 (25,92%). (RO/OL-09)
DALAM lima tahun terakhir, harga beras di tingkat konsumen terus naik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Februari 2026 secara tahunan (yoy) tercatat sebesar 4,76%, berbanding terbalik dengan kondisi Februari 2025 yang mengalami deflasi 0,09%.
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen dibandingkan Januari 2025
BPS beberkan data perdagangan RI di jalur Selat Hormuz di tengah konflik Iran-Israel. Intip nilai ekspor-impor miliaran dolar yang terancam jika jalur ini lumpuh.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Harga komoditas global diproyeksikan turun ke level terendah dalam enam tahun pada 2026.
Langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved