Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PROGRAM-program bantalan sosial di era Presiden Joko Widodo dinilai berhasil membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Bantuan yang telah direalisasikan oleh Jokowi tersebut sanggup menolong masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi.
Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Apris Ara Tilome menyatakan apresiasinya terhadap langkah cepat yang diambil oleh Jokowi. Baginya, program-program bantalan sosial yang digagas di era Jokowi tersebut sangat membantu masyarakat.
Apris melihat, kondisi geopolitik yang terjadi saat ini mempengaruhi melonjaknya harga-harga secara global. Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak akibat geopolitik yang tidak menentu tersebut.
Maka, kata Apris, kebijakan bantalan sosial di era Jokowi ini mampu menekan persoalan masyarakat. Khususnya, lanjut Apris, masyarakat di kalangan menengah ke bawah.
“Program bantalan sosial (Presiden Jokowi) itu salah satu upaya menekan persoalan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah,” kata Apris.
Apris juga mengakui program bantalan sosial dari Jokowi ini sanggup mengurangi beban masyarakat. Ia berharap, kondisi ekonomi masyarakat dan nasional cepat membaik.
“Memang (bantuan-bantuan sosial) sudah mengurangi beban masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi meningkat menjadi 67%.
Alasan paling utama yakni sebanyak 38,9 mayoritas publik merasa sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi ialah memberi bantuan kepada rakyat kecil. (Ant/OL-8)
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.
PENGAMAT ekonomi politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy menyebutkan bahwa ada temuan BPK bahwa petahana di provinsi menggunakan dana bansos pemeritah pusat untuk alat kampanye.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada warga.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
PENYALURAN Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi DKI Jakarta, per 27 September sudah mencapai 97,6%.
BLT pengalihan subsidi BBM diberikan pemerintah kepada KPM senilai Rp150 ribu per orang untuk empat bulan. BLT BBM ini dibayarkan sebesar Rp300 ribu sebanyak dua kali.
Agar ada pendekatan integratif dan komprehensif dalam hal pemutakhiran data, maka Kemensos harus memadankan DTKS dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BANTUAN langsung tunai (BLT) BBM subsidi mulai diserahkan pada penerima manfaat di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (8/9).
BEM Nusantara akan mengawal pemberian bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved