Oke ungkap Penyebab Krisis Minyak Goreng pada Januari lalu

MANTAN Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengungkapkan penyebab kelangkaan minyak goreng selama periode Januari-Maret 2022 di Indonesia.

Menurutnya, salah satu penyebab kelangkaan itu adalah sistem distribusi yang tidak benar dari para pelaku usaha. Oke mengatakan Kementerian Perdagangan juga sudah melakukan mitigasi untuk memperbaiki sistem distribusi dengan cara menggangu distribusi para pelaku usaha.

Mitigasi itu juga dilakukan agar semua perusahaan minyak goreng di Indonesia tidak ada yang melakukan penimbunan dan membuat minyak goreng langka.

"Kami berpikiran positif terhadap para pelaku perusahaan penyalur DMO melalui distribusinya masing-masing, tetapi ternyata tidak optimal. Maka saya menyalurkan langsung bekerja sama dengan BUMN. Serahkan kepada kami, kami sampaikan itu. Artinya kami menggangu distribusi mereka agar mereka memperbaikinya," tuturnya di sela-sela sidang kasus mafia minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (29/9).

Terkait dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di Indonesia, Handika Honggowoso selaku pengacara terdakwa Lin Che Wei juga mencecar saksi Oke terkait hal tersebut.

Oke menjelaskan penyebab lainnya adalah karena harga CPO sebagai komponen utama pembentuk harga minyak goreng yang ikut naik tajam sebesar Rp26.000 per liter ditambah lagi adanya persoalan biaya bahan baku, proses produksi dan produksi.

"Secara sederhana untuk komponen harga itu kan terdiri dari biaya bahan baku, proses, produksi dan distribusi. Komponen terbesarnya adalah CPO-nya sendiri," kata Oke.

Selain itu, Oke juga telah dicecar oleh Hakim Ketua mengenai peran terdakwa Lin Che Wei pada kasus korupsi minyak goreng tersebut.

Menurut Oke, segala rekomendasi, pertimbangan dan analisa yang disampaikan terdakwa Lin Che Wei terkait minyak goreng tidak mengikat dan apa yang dilakukan oleh Lin Che Wei atas permintaan dan persetujuan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Iya (atas persetujuan M Lutfi)," tuturnya.

Hakim Ketua juga menanyakan mengenai setiap kebijakan yang diambil oleh M Lutfi, apakah berasal dari terdakwa Lin Che Wei atau tidak. Namun, menurut Oke, tidak semua kebijakan berasal dari saran terdakwa yang berstatus sebagai asistensi menko perekonomian itu.

"Tidak (selalu dari Lin Che Wei),” katanya.

Tidak hanya itu, Oke juga menghadapi pertanyaan mengenai status Lin Che Wei yang sebelumnya berstatus sebagai tim asistensi di Kementerian Perekonomian. Hakim menanyakan, apakah status tersebut diketahui M Lutfi.  "Saya tidak tahu (apakah M. Lutfi mengetahui status Lin Che Wei itu),” ujarnya.

Lebih lanjut Oke juga dicecar mengenai perekrutan asistensi menko perekonomian di Kemendag. Hal itu ditanyakan untuk mengetahui apakah ada konsultan lain yang pernah direkrut. Terlebih, Oke sudah 38 tahun berdinas di kementerian itu.

Oke menjelaskan bahwa Kemendag memang pernah merekrut seorang asistensi menko perekonomian dengan kontrak. Kendati demikian, tidak pernah ada asistensi menko perekonomian dari dalam negeri yang direkrut seperti Lin Che Wei. "Selama masa saya Dirjen tidak ada, tapi selama saya di Kemendag, ada dari luar negeri,” tukasnya. (OL-13)