Presiden Sentil Masyarakat yang Pelesiran ke Luar Negeri saat Krisis

PRESIDEN Joko Widodo menyentil masyarakat dan para pejabat yang memilih berlibur ke luar negeri pada masa sulit seperti ini.

"Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri, dipamer-pamerkan di Instagram," ujar Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis (29/9).

Pelesiran ke negara lain, sebut Jokowi, akan menimbulkan kerugian bagi negara. Pasalnya, masyarakat membawa pergi uang rupiah dalam jumlah besar yang artinya akan mengurangi devisa negara. Indonesia pun, menurutnya, sudah berada di bawah bayang-bayang defisit neraca wisata.

"Ini kita bisa defisit wisata. Dari luar yang datang ke sini belum banyak, yang dari dalam ke luar malah banyak sekali. Hati-hati, devisa kita lari lagi," ucap mantan wali kota Surakarta itu.

Baca juga: Program Bantalan Sosial Jokowi Dinilai Mampu Jaga Daya Beli Masyarakat di Daerah

Ia pun mendesak kementerian/lembaga terkait serta seluruh pemerintah daerah untuk bisa mencegah hal tersebut. Mereka diminta untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata lokal secara lebih masif.

"Kita ini punya daerah-daerah wisata yang baik. Ada Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Danau Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogjakarta, Babel, Borobudur Jakarta dan lain-lain," jelasnya.

Jokowi juga tidak ingin ada pejabat pemerintah yang terlalu sering ke luar negeri, sekalipun tujuannya untuk kunjungan kerja.

Kepala negara mengaku begitu banyak mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan di negara lain. Namun, jika tidak memberi manfaat signifikan bagi Indonesia, undangan tersebut akan ditolak.

"Saya diundang ke luar negeri mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Yang saya datangi paling dua atau tiga. Betul-betul saya rem. Ini ada manfaat konkret apa tidak karena kalau ke luar negeri, uang kita juga ke luar," tandasnya. (P-5)