Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan bahwa penjualan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond di Indonesia tidak dihargai.
Menurutnya, pasar tidak mengapresiasi green bond karena tidak memiliki keunggulan dari segi insentif. "Green bond di lokal tidak dihargai sama dengan green bond di luar negeri," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (27/9).
"Jadi tidak ada insentif bunga lebih rendah untuk green bond di market," imbuh Royke.
Baca juga: Bank Sentral RI-Malaysia Perbarui Perjanjian Swap Bilateral Mata Uang Lokal
Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa BNI akan tetap menjalankan penerbitan green bond. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi hijau di masa mendatang.
Royke juga mengakui bahwa investor minoritas meminta BNI untuk mengurangi pembiayaan yang tidak berbasis lingkungan. Namun, menurutnya, hal itu masih sulit untuk dilakukan.
Baca juga: Ekonomi Tak Stabil. Sukuk Ritel SR017 Bisa Jadi Solusi Investasi
"Ekonomi kita juga masih banyak ditopang sama (energi fosil). Kalau kita mundur, Bank Himbara mundur dari sektor itu, penerimaan negara juga akan drop," pungkasnya.
Namun, pihaknya berupaya menyeimbangkan antara pembiayaan berwawasan lingkungan dan berbasis energi fosil. Salah satunya, memberikan insentif pembelian mobil listrik kepada karyawan internal.
"Kita paksa owner mobil listrik, walaupun mobil listrik belum tersedia banyak. Kita kerja sama PLN, supaya jangan sampai ada mobil listrik, tapi enggak ada charging station," tutup Royke.(OL-11)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil.
LPDB Koperasi kembali menegaskan dedikasinya dalam mendukung pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat melalui penyaluran pinjaman maupun pembiayaan dana bergulir bagi koperasi
SURVEI Segara Research Institute menunjukkan mayoritas peminjam di Indonesia lebih mengutamakan kecepatan pencairan dana dibandingkan besaran suku bunga dalam memilih sumber pembiayaan.
Akses pembiayaan bagi jutaan masyarakat unbanked dan underbanked yang selama ini belum terlayani optimal oleh sektor perbankan formal makin diperhatikan.
MECA 2025 diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap brand yang mampu menampilkan terobosan pemasaran serta relevan dengan kebutuhan zaman.
Indonesia terus memajukan infrastruktur berkelanjutan melalui model pembiayaan dengan menggabungkan partisipasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved