Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Utama BNI Royke Tumilaar menyatakan bahwa penjualan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond di Indonesia tidak dihargai.
Menurutnya, pasar tidak mengapresiasi green bond karena tidak memiliki keunggulan dari segi insentif. "Green bond di lokal tidak dihargai sama dengan green bond di luar negeri," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (27/9).
"Jadi tidak ada insentif bunga lebih rendah untuk green bond di market," imbuh Royke.
Baca juga: Bank Sentral RI-Malaysia Perbarui Perjanjian Swap Bilateral Mata Uang Lokal
Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa BNI akan tetap menjalankan penerbitan green bond. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi hijau di masa mendatang.
Royke juga mengakui bahwa investor minoritas meminta BNI untuk mengurangi pembiayaan yang tidak berbasis lingkungan. Namun, menurutnya, hal itu masih sulit untuk dilakukan.
Baca juga: Ekonomi Tak Stabil. Sukuk Ritel SR017 Bisa Jadi Solusi Investasi
"Ekonomi kita juga masih banyak ditopang sama (energi fosil). Kalau kita mundur, Bank Himbara mundur dari sektor itu, penerimaan negara juga akan drop," pungkasnya.
Namun, pihaknya berupaya menyeimbangkan antara pembiayaan berwawasan lingkungan dan berbasis energi fosil. Salah satunya, memberikan insentif pembelian mobil listrik kepada karyawan internal.
"Kita paksa owner mobil listrik, walaupun mobil listrik belum tersedia banyak. Kita kerja sama PLN, supaya jangan sampai ada mobil listrik, tapi enggak ada charging station," tutup Royke.(OL-11)
PUSKESMAS, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, memegang peranan penting di wilayahnya.
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan akan meningkat menjadi 11-13% pada tahun 2025. Lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024 yang berada di kisaran 10-12%.
Kariernya dimulai di perusahaan perbankan multinasional, tempat ia memimpin tim produk dalam mengembangkan bisnis kartu kredit, loyalty program, dan bancassurance.
Terbatasnya akses kredit untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakibatkan oleh masalah struktural yang bersifat sistemik.
OrderFaz berfokus pada inovasi pembayaran dan penjualan online
TIGA bulan sudah pelaku sektor perbankan meninggalkan 2023 dengan berbagai catatan kritis.
Dalam pembiayaan syariah, penyediaan dana didasarkan pada prinsip kesepakatan antara pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) meningkatkan kapasitas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perajin blangkon di Kota Yogyakarta melalui program pendanaan.
Dekan SBM ITB Prof Ignatius Pulung Nurprasetio menekankan pentingnya infrastruktur kreatif sebagai investasi masa depan bangsa.
Ekspansi Bisnis UMKM Berlanjut dengan Optimisme yang Meningkat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved