Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
EKONOM sekaligus Dewan Pakar Institute of Social, Economics and Digital (ISED) Ryan Kiryanto memperkirakan Bank Indonesia bakal kembali menaikan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 4% dalam Rapat Dewan Gubernur kali ini.
Hal itu menurutnya potensial dilakukan bank sentral sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di kisaran 2%-4%. "Itu juga untuk tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Ryan melalui keterangannya, Rabu (21/9).
Ia menambahkan, dengan inflasi tahunan (yoy) per Agustus yang sebesar 4,69% dan inflasi September berkisar 5,9% serta ekspektasi inflasi sepanjang 2022 sebesar 5,24%, maka kenaikan BI7DRRR sebesar 25 bps merupakan opsi keputusan yang tepat.
Dorongan inflasi Agustus dan September dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan efek ikutannya pada kenaikan tarif angkutan umum dan harga barang-barang kebutuhan pokok.
Lebih lanjut, menurut Ryan, hal itu meningkatkan ekspektasi inflasi di 2022 yang akan melampaui target yang 2%-4% versi BI dan 3% versi pemerintah atau asumsi APBN 2022.
"Jadi pendorong kenaikan BI Rate mutlak karena adanya kenaikan realisasi inflasi hingga akhir bulan ini ditambah kenaikan ekspektasi pascakenaikan harga BBM," jelasnya.
Selain itu, terdapat faktor eksternal yang kemungkinan menjadi pertimbangan tambahan, yaitu konsensus perkiraan kenaikan suku bunga oleh The Fed (FFR) yang agresif sebesar 75 bps pada pertemuan FOMC September ini menjadi 4-4,25 bps untuk mengerem laju inflasi yang tinggi di level 8,3% di Agustus lalu.
Dengan demikian, kata Ryan, ruang bagi BI untuk menahan BI rate tampak tipis. Karenanya, berdasarkan pertimbangan domestik dan eksternal, RDG BI yang menaikkan BI Rate 25 bps merupakan keputusan tepat.
Besaran kenaikan 25 bps tersebut menjadi ukuran atau takaran yang tepat, melanjutkan kenaikan RDG BI bulan Agustus lalu dengan besaran yang sama. "Sekaligus ini memberikan sinyal keputusan tersebut betul-betul hati-hati, pre-emptive dan cenderung masih pro pertumbuhan," kata Ryan.
"Kalau pun sektor perbankan kemudian akan juga menyesuaikan suku bunga simpanan dan kreditnya, hal itu merupakan respons kebijakan yang lumrah atau wajar sesuai dengan mekanisme pasar," imbuhnya.
Ryan juga mengatakan, pernyataan BI yang akan selalu memantau perkembangan pasar serta perekonomian global dan domestik memberikan garansi bahwa bank sentral selalu ada di pasar dan kebijakannya ahead the curve (antisipatif dan pre-emptive) dan ini meningkatkan kepercayaan pasar. (OL-8)
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
Fixed Income Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Karinska Salsabila Priyatno menilai ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat sangat terbatas.
KETIDAKPASTIAN arah kebijakan moneter Amerika Serikat kembali menjadi perhatian setelah desakan terbuka Presiden Donald Trump agar Federal Reserve memangkas suku bunga acuan.
BTN mempertegas posisinya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan nasional dengan menggelar Akad Kredit Massal KPR Non-Subsidi secara serentak di lima kota besar
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke 5,5%.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved