Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PEMERINAH terus mendorong berbagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selain menjaga ketersediaan bahan pangan, upaya tersebut juga dilakukan dengan menjaga harga-harga pangan agar tetap stabil.
Seusai rapat di Istana Negara, Senin (19/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo memberi arahan agar produksi kedelai nasional ditingkatkan sehingga kebutuhan kedelai dalam negeri tidak 100% bergantung kepada impor.
"Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu produksi nasionalnya kan turun terus," ujar Airlangga dikutip dari siaran pers.
Presiden juga memberikan sejumlah arahan antara lain agar jajarannya dapat menentukan harga kedelai agar petani tidak dirugikan. Terkait hal tersebut, Presiden meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli dari petani dengan harga yang telah ditentukan.
"Jadi untuk itu, untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan dari BUMN agar petani bisa memproduksi. Itu di harga Rp10.000 (per kilogram)," terang Airlangga.
Persoalan harga yang kurang menarik bagi petani menjadi salah satu penyebab petani enggan menanam kedelai dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Airlangga, petani tidak bisa menanam kedelai jika harganya di bawah Rp10.000,00 per kg karena akan kalah dengan harga impor dari Amerika Serikat yang hanya Rp7.700,00 atau bahkan lebih murah.
"Pada 2018 misalnya, kita produksi di 700 ribu hektare, nah sekarang kita produksi di 150 ribu hektare. Jadi kalau petani disuruh milih tanam jagung atau kedelai, ya mereka larinya ke jagung. Pemerintah ingin semua ada mix, tidak hanya jagung saja tetapi kedelainya juga bisa naik," jelasnya.
Airlangga juga menyampaikan Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan untuk mendorong agar petani menggunakan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau genetically modified organism (GMO). Dengan menggunakan bibit tersebut, diharapkan produksi kedelai per hektarenya bisa melonjak beberapa kali lipat.
"Dengan menggunakan GMO itu produksi per hektarenya itu bisa naik dari yang sekarang sekitar 1,6-2 ton per hektare, itu bisa menjadi 3,5-4 ton per hektare," kata Airlangga.
Langkah selanjutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam kedelai dari yang sekarang sekitar 150 ribu hektare menjadi 300 ribu hektare, dan menjadi 600 ribu hektare pada tahun depan. Pemerintah berupaya mengejar target 1 juta hektare produksi dalam beberapa tahun ke depan.
"Anggarannya sudah disiapkan sekitar Rp400 miliar dan tahun depan juga akan ditingkatkan dari 300 ribu menjadi 600 ribu hektare, existing sekitar 150 ribu hektare. Dengan demikian maka produksi itu, angka target produksi 1 juta hektare dikejar untuk 2-3 tahun ke depan," pungkas Airlangga. (OL-15)
Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Denpasar tersebut merupakan upaya pengendalian inflasi daerah
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Festival Pangan dan Cipta Menu Bergizi di Desa Sumerta Kelod, Denpasar, Bali.
Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin yakin bahwa literasi soal pangan akan membantu membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan.
"Pengakuan adalah pondasi penting dari upaya perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat,"
Peternak memanen telur ayam di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.
Kemampuannya tumbuh di berbagai jenis tanah dan ketahanannya terhadap kondisi cuaca ekstrem menjadikannya pilihan ideal untuk daerah rawan pangan.
LANGKAH nyata reformasi perberasan Indonesia terus dilakukan melalui langkah nyata pemerintah guna mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved