Selasa 06 September 2022, 10:09 WIB

Menteri Hadi : Legalisasi Aset Reforma Agraria Capai 4,1 Juta Hektare Tanah

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Menteri Hadi : Legalisasi Aset Reforma Agraria Capai 4,1 Juta Hektare Tanah

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ilustrasi Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan di Jakarta, Rabu (15/6).

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan, program Reforma Agraria melalui legalisasi aset telah mencapai 4.140.028 hektare (ha) tanah dan redistribusi tanah seluas 1.478.496 hektare per Agustus 2022.

Ini disampaikan saat Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Senin (5/9). Hadi menuturkan, Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Hal tersebut dilakukan melalui penataan aset.

"Reforma Agraria bukan hanya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam keterangannya.

Hadi juga menyampaikan bahwa redistribusi tanah dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dapat terdiri dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah telantar dan tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN membutuhkan kerja sama yang baik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pasalnya, ia menyebur, rakyat miskin di Indonesia 71% hidupnya di sumber daya hutan. "Mereka ingin mendapatkan redistribusi TORA. Reforma Agraria ini akan terus kita laksanakan, kita akan berkoordinasi dengan KLHK," sambungnya.

Selanjutnya, Hadi memaparkan, berdasarkan laporan yang dihimpun, wilayah dengan permasalahan pertanahan terbesar antara lain Provinsi Riau, Provinsi Medan, dan Provinsi Jambi.

Ia bertekad untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan dengan sinergi bersama aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Jaksa Agung sudah komitmen, Kapolri, Mendagri juga mendukung. Sehingga saya mudah untuk melaksanakan," tegas Hadi.

Pada rapat kerja ini, Ketua Komite I DPD RI Andiara Aprilia Hikmat menyatakan dukungannya kepada Kementerian ATR/BPN dalam melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan Reforma Agraria.

Menurutnya penyelesaian konflik pertanahan dapat menekan aksi mafia tanah yang marak terjadi. "Komite I DPD RI mendesak Kementerian ATR/BPN mengatasi persoalan mafia tanah yang terjadi di berbagai wilayah, serta memberikan sanksi tegas bagi oknum aparatur yang terbukti terlibat," ucapnya.

Ia juga mendorong agar kementerian tersebut bisa cepat menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang masih terjadi di daerah dengan mengoptimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). (OL-12)

Baca Juga

Antara

Ridwan Kamil Akui Kompor Listrik Bebani Masyarakat

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 03 Oktober 2022, 23:59 WIB
Menurutnya, program konversi gas elpiji 3 kilogram ke kompor listrik akan berjalan lancar jika ada penggunaan teknologi yang...
Dok.Sunlife

Sun Life Indonesia dan CIMB Niaga Hadirkan Sun Proteksi Jiwa

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 03 Oktober 2022, 23:07 WIB
Hanya 37% masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan untuk hidup lebih dari 6 bulan ke...
MI/ Dwi Apriani

Penjelasan PLN Soal Aliran Listrik Putus Saat Cuaca Ekstrem

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 03 Oktober 2022, 21:59 WIB
Salah satunya karena gardu listrik terendam air akibat intensitas hujan tinggi. Tak jarang, gardu listrik juga ikut terendam...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya