Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ISU terkait kemudahan akses pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi salah satu topik paling kuat yang akan dibahas dalam Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) pada Kamis (8/9) hingga Sabtu (10/9) mendatang, di Nusa Dua, Bali.
Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja menjelaskan tiga isu utama pembahasan dalam rakernas tersebut ialah soal isu pembiayaan rumah subsidi, perizinan khususnya terkait dengan turunan UU Cipta Kerja, serta aturan soal peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Pihaknya akan memberikan sejumlah usulan positif dan konstruktif bagi pemerintah. Bentuknya berupa sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
"Misalnya dalam hal perizinan khususnya untuk pembangunan rumah bagi MBR kami ingin tetap ada PP (peraturan pemerintah) yang bisa mengendalikan sifat dan kekhususan (lex spesialis) dari rumah subsidi. Jika tidak maka MBR akan terzalimi,” ungkap Endang di Cibis Nine Tower, Jakarta, Senin (5/9).
Endang mengatakan Himperra juga akan menyikapi berbagai hal terkait penyesuain harga rumah subsidi mengingat harga bahan bakunya sudah naik cukup lama. Ini, kata dia, juga akan berdampak pada kelanjutan pembangunan rumah subsidi.
"Sejak Desember 2021 harga bahan baku sudah naik. Bahkan sekarang harga besi sudah naik 120%. Harus ada penyesuaian harga,” terangnya.
Tidak hanya itu, beberapa keluhan developer terkait peta LSD yang telah ditetapkan pemerintah dan ternyata tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Terutama yang berada pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Permukiman Perkotaan.
“Usulan dari anggota Himperra seluruh Indonesia itu akan kita rumuskan menjadi masukan dan rekomendasi yang positif dan konstruktif kepada pemerintah agar pengembang Himperra tetap dapat berinovasi dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa sesuai kompetensi masing-masing,” tegasnya.
Rakernas Himperra 2022 dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan peringatan hari ulang tahun ke-4 Himperra sekaligus peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas)yang jatuh pada 25 Agustus.
Bersamaan dengan itu pula, Himperra akan meluncurkan sekolah properti bagi para pengembang muda. Tujuannya agar bekal pengetahuan para developer makin terasah.
“Rencananya akan hadir di beberapa kota besar terlebih dahulu, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya,” tambah Endang.
Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas Ari Tri Priyono bersyukur di usianya yang ke-4 anggota Himperra tumbuh pesat hingga mencapai hampir 3.000 pengembang, dan telah membangun lebih dari 500 ribu unit rumah untuk rakyat.
"Selama pandemi Himperra terus berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan sejuta rumah untuk rakyat," tegasnya. (X-12)
Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan budget minim, kabar gembira datang dari pemerintah! Ada bocoran soal program rumah subsidi tipe 18 meter persegi dengan cicilan super ringan
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung usulan konsep rumah subsidi dengan luas 14 meter persegi yang diusung oleh Lippo Group
Sebanyak 16 rumah diberikan secara gratis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang oleh PT Kawaanukirah Property di Banten, Kamis (12/6).
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
RENCANA pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan dana sebesar Rp48 triliun
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai masih terhambat oleh sistem penilaian riwayat kredit
Pemerintah tengah mengkaji ulang standar desil 8 yang digunakan dalam program perumahan, mengingat perbedaan standar hidup di setiap provinsi.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menilai target pembangunan tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah perlu disesuaikan dengan anggaran
Kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat semakin mendesak, terutama di kawasan yang berdekatan dengan Ibu Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved