Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ISU terkait kemudahan akses pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi salah satu topik paling kuat yang akan dibahas dalam Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) pada Kamis (8/9) hingga Sabtu (10/9) mendatang, di Nusa Dua, Bali.
Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja menjelaskan tiga isu utama pembahasan dalam rakernas tersebut ialah soal isu pembiayaan rumah subsidi, perizinan khususnya terkait dengan turunan UU Cipta Kerja, serta aturan soal peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Pihaknya akan memberikan sejumlah usulan positif dan konstruktif bagi pemerintah. Bentuknya berupa sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
"Misalnya dalam hal perizinan khususnya untuk pembangunan rumah bagi MBR kami ingin tetap ada PP (peraturan pemerintah) yang bisa mengendalikan sifat dan kekhususan (lex spesialis) dari rumah subsidi. Jika tidak maka MBR akan terzalimi,” ungkap Endang di Cibis Nine Tower, Jakarta, Senin (5/9).
Endang mengatakan Himperra juga akan menyikapi berbagai hal terkait penyesuain harga rumah subsidi mengingat harga bahan bakunya sudah naik cukup lama. Ini, kata dia, juga akan berdampak pada kelanjutan pembangunan rumah subsidi.
"Sejak Desember 2021 harga bahan baku sudah naik. Bahkan sekarang harga besi sudah naik 120%. Harus ada penyesuaian harga,” terangnya.
Tidak hanya itu, beberapa keluhan developer terkait peta LSD yang telah ditetapkan pemerintah dan ternyata tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Terutama yang berada pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Permukiman Perkotaan.
“Usulan dari anggota Himperra seluruh Indonesia itu akan kita rumuskan menjadi masukan dan rekomendasi yang positif dan konstruktif kepada pemerintah agar pengembang Himperra tetap dapat berinovasi dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa sesuai kompetensi masing-masing,” tegasnya.
Rakernas Himperra 2022 dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan peringatan hari ulang tahun ke-4 Himperra sekaligus peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas)yang jatuh pada 25 Agustus.
Bersamaan dengan itu pula, Himperra akan meluncurkan sekolah properti bagi para pengembang muda. Tujuannya agar bekal pengetahuan para developer makin terasah.
“Rencananya akan hadir di beberapa kota besar terlebih dahulu, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya,” tambah Endang.
Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas Ari Tri Priyono bersyukur di usianya yang ke-4 anggota Himperra tumbuh pesat hingga mencapai hampir 3.000 pengembang, dan telah membangun lebih dari 500 ribu unit rumah untuk rakyat.
"Selama pandemi Himperra terus berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan sejuta rumah untuk rakyat," tegasnya. (X-12)
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyatakan kesiapan mendukung program 3 juta rumah Prabowo-Gibran dengan teknologi precast yang efisien dan tahan gempa.
BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi pada 2025 mencapai 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun melalui 40 bank di 33 provinsi.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
Menurutnya, akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional.
Rumah tipe 36 yang ditempatinya memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, dan ruang tengah untuk ruang keluarga.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved