Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ISU terkait kemudahan akses pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi salah satu topik paling kuat yang akan dibahas dalam Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) pada Kamis (8/9) hingga Sabtu (10/9) mendatang, di Nusa Dua, Bali.
Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja menjelaskan tiga isu utama pembahasan dalam rakernas tersebut ialah soal isu pembiayaan rumah subsidi, perizinan khususnya terkait dengan turunan UU Cipta Kerja, serta aturan soal peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Pihaknya akan memberikan sejumlah usulan positif dan konstruktif bagi pemerintah. Bentuknya berupa sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
"Misalnya dalam hal perizinan khususnya untuk pembangunan rumah bagi MBR kami ingin tetap ada PP (peraturan pemerintah) yang bisa mengendalikan sifat dan kekhususan (lex spesialis) dari rumah subsidi. Jika tidak maka MBR akan terzalimi,” ungkap Endang di Cibis Nine Tower, Jakarta, Senin (5/9).
Endang mengatakan Himperra juga akan menyikapi berbagai hal terkait penyesuain harga rumah subsidi mengingat harga bahan bakunya sudah naik cukup lama. Ini, kata dia, juga akan berdampak pada kelanjutan pembangunan rumah subsidi.
"Sejak Desember 2021 harga bahan baku sudah naik. Bahkan sekarang harga besi sudah naik 120%. Harus ada penyesuaian harga,” terangnya.
Tidak hanya itu, beberapa keluhan developer terkait peta LSD yang telah ditetapkan pemerintah dan ternyata tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Terutama yang berada pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Permukiman Perkotaan.
“Usulan dari anggota Himperra seluruh Indonesia itu akan kita rumuskan menjadi masukan dan rekomendasi yang positif dan konstruktif kepada pemerintah agar pengembang Himperra tetap dapat berinovasi dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa sesuai kompetensi masing-masing,” tegasnya.
Rakernas Himperra 2022 dilaksanakan bersamaan dengan perhelatan peringatan hari ulang tahun ke-4 Himperra sekaligus peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas)yang jatuh pada 25 Agustus.
Bersamaan dengan itu pula, Himperra akan meluncurkan sekolah properti bagi para pengembang muda. Tujuannya agar bekal pengetahuan para developer makin terasah.
“Rencananya akan hadir di beberapa kota besar terlebih dahulu, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya,” tambah Endang.
Ketua Panitia Penyelenggara Rakernas Ari Tri Priyono bersyukur di usianya yang ke-4 anggota Himperra tumbuh pesat hingga mencapai hampir 3.000 pengembang, dan telah membangun lebih dari 500 ribu unit rumah untuk rakyat.
"Selama pandemi Himperra terus berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan sejuta rumah untuk rakyat," tegasnya. (X-12)
Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menegaskan rumah adalah indikator kesejahteraan yang mengangkat martabat warga. Ia mendorong percepatan skema sewa-beli (rent to own/RTO) bagi MBR.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menambah alokasi rumah subsidi untuk buruh.
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menegaskan rumah adalah indikator kesejahteraan yang mengangkat martabat warga. Ia mendorong percepatan skema sewa-beli (rent to own/RTO) bagi MBR.
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Warga rumah susun di Jakarta menilai kebijakan ini sangat merugikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved