Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo berharap pemerintah Filipina memberikan ruang yang lebih luas kepada perusahaan di Indonesia, baik BUMN maupun swasta, untuk terlibat dalam proyek pembangunan di negara tersebut.
Keinginan tersebut disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (5/9).
Baca juga: Indonesia-Filipina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan
"Ke depan, saya ingin semakin banyak kesempatan bagi BUMN dan perusahaan swasta Indonesia, untuk mendukung pembangunan di Filipina," ujarnya pada keterangan pers bersama selepas pertemuan bilateral.
Sejauh ini, pihaknya mengungkapkan sudah ada dua BUMN yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Filipina. Pertama adalah PT PAL yang terlibat dalam pengadaan dua kapal landing platform dock. Lalu, PT LEN yang menggarap proyek persinyalan kereta di Manila.
"Saya berharap rencana pembelian pesawat NC 212i dari PT Dirgantara Indonesia juga dapat segera direalisasikan," pungkas Jokowi.(OL-11)
PEMERINTAH Indonesia dan berbagai organisasi relawan internasional mengecam keras serangan udara Israel yang menewaskan Dr Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.
Pakar HI Hikmahanto Juwana menyampaikan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berlaku efektif sejak 21 Maret 2024.
PENGUNDIAN babak kualifikasi Piala Asia U-23 2026 resmi dilakukan. Indonesia harus bersaing di Grup J bersama tim kuat Korea Selatan (Korsel)
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved