Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati mencatat jumlah transaksi BI-FAST sepanjang 1 Januari hingga 24 Agustus 2022 telah mencapai 224,8 juta transaksi dengan nilai Rp810,4 triliun.
“Sejak implementasi pada Desember 2021, volume transaksi BI-FAST terus meningkat seiring dengan perluasan peserta dan stabilitas sistem yang terus terjaga,” ungkapnya dalam Taklimat Media BI, Selasa (30/8).
Lebih lanjut, dia menambahkan rata-rata harian (RRH) volume transaksi selama 1 hingga 24 Agustus 2022 adalah sebesar 1,83 juta transaksi atau meningkat 16% dibanding 1 sampai 24 Juli 2022 yang sebanyak 1,57 juta transaksi.
Menurut Fitria, peningkatan ini terjadi karena terdapat perluasan peserta yaitu saat ini telah ada 77 bank peserta BI-FAST yang mewakili 85% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional.
Sebanyak 77 bank peserta tersebut masuk dalam batch pertama hingga keempat dengan rincian 21 bank pada batch pertama, 22 bank dan satu non bank pada batch kedua, delapan bank pada batch ketiga dan 25 bank pada batch keempat.
Ia menjelaskan saat ini pengembangan BI-FAST sedang sampai tahap satu dan dua yaitu direct debit, bulk credit dan request for payment yang akan diimplementasikan pada Mei 2023.
Direct debit merupakan layanan penagihan secara berkala berdasarkan mandat yang telah disetujui nasabah sedangkan bulk credit merupakan perintah pemindahan dana dari satu nasabah pengirim ke beberapa nasabah penerima dalam satu instruksi atau one to many.
Sementara request for payment (RFP) adalah layanan permintaan transfer dana dari nasabah penerima kepada nasabah pengirim berdasarkan persetujuan nasabah pengirim atas informasi permintaan transfer dana dimaksud.
“Pengembangan BI-FAST juga akan dilanjutkan setelah 2023 yaitu perluasan layanan termasuk cross border,” ujar Fitria.
BI-FAST sendiri sejauh ini sudah memberi manfaat baik bagi industri perbankan termasuk UMKM maupun masyarakat luas melalui penyediaan berbagai fitur dan transaksi pembayaran real time yang terjangkau.
Bagi industri perbankan, BI-FAST mendorong inovasi melalui optimalisasi fitur BI-FAST sehingga meningkatkan customer base dan engagement bagi pertumbuhan perbankan.
Bagi industri lainnya termasuk UMKM, BI-FAST menjaga kesinambungan sektor riil termasuk UMKM melalui transaksi pembayaran real time dengan harga terjangkau sebagai juara akhir aktivitas ekosistem.
Bagu masyarakat, BI-FAST memudahkan bertransaksi yaitu melalui pembayaran real time serta efisiensi biaya melalui harga terjangkau sehingga meningkatkan inklusi keuangan.
“Pada akhirnya dapat memperluas ekosistem digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (OL-4)
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan berdasar kajian kondisi perekonomian sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7%-5,5%.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Thomas Djiwandono mengaku tidak pernah ada pembahasan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan dirinya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meninggalkan sikap wait and see atau bereaksi menunggu terhadap dinamika pasar.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentral melakukan intervensi di pasar keuangan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan masih terbuka peluang penurunan lanjutan suku bunga acuan atau BI Rate pada tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved