Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa jumlah motor listrik di Tanah Air baru 21 ribu unit per Agustus 2022. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah yang mencapai 100 ribu unit pada tahun ini.
"Ini perlu ditingkatkan, karena pada 2025 sesuai RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), sepeda motor listrik hingga 2,1 juta unit," pungkas Djoko, Kamis (25/8).
Menurutnya, untuk mendongkrak target jumlah motor listrik tersebut, DEN akan mendorong kepala daerah menerbitkan regulasi yang mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik.
Baca juga: Gaikindo Ajak Masyarakat Mencoba Kendaraan Listrik di GIIAS
Seperti, membebaskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat.
"Nanti saya buat surat ke semua gubernur, agar mencontoh Pemprov DKI yang pajak motornya itu 0%," imbuhnya.
Baca juga: Wapres: Opsi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Belum Final
Dengan insentif pajak tersebut, lanjut dia, diyakini dapat mendongkrak penjualan motor maupun mobil listrik di setiap daerah. Apabila pemakaian kendaraan listrik melonjak, impor BBM pun akan berkurang dari tahun ke tahun. Pada 2025, impor BBM diperkirakan berkisar 37.000 barel per hari (bph).
Lalu, pada 2030, impor BBM bisa ditekan hingga 67.000 bph dan terus berkurang sampai 299 ribu bph pada 2040. "Sekitar 40% BBM itu masih impor. Penggunaan kendaraan listrik menjadi solusi atas pengurangan impor BBM, yang selama ini membebani Pertamina," tutur Djoko.(OL-11)
Pemerintah menargetkan interkoneksi antarpulau Sumatra-Jawa akan terwujud di tahun 2029.
Kedua pihak menunjukkan komitmen kuat dalam merumuskan konsep terbaik bagi sustainability Pertamina sebagai aset strategis negara.
Pemerintah perlu mengintegrasi strategi pembangunan ekonomi dan akselerasi transisi energi menuju transisi energi berkeadilan.
Pengesahan revisi kebijakan energi nasional perlu dipercepat
PLTN pertama harus dapat mentrasmisikan listrik ke PLN pada 2032. Hal itu bukan tanpa alasan, karena pada 2034 Pulau Jawa akan kekurangan listrik sebesar 2 GW.
Proposal ditargetkan selesai sebelum bulan Agustus 2024 dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah untuk mendapatkan payung hukum dalam bentuk Program Strategis Nasional.
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) terus menegaskan langkahnya dalam mengoptimalkan potensi panas bumi nasional.
Pertamina NRE kembali menunjukkan langkah strategisnya dalam transisi energi nasional dengan menandatangani nota kesepahaman bersama perusahaan Tiongkok.
Truntum Cihampelas resmi tercatat dalam daftar The 5 Best Bandung Hotels with EV Charging 2025 versi TripAdvisor.
TENAGA surya menjadi pilihan energi alternatif untuk mengurangi emisi karbon penyebab perubahan iklim. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) salah satu pilihan terbaik.
Sebuah laporan pemerintah Inggris menyebut birokrasi yang kompleks membuat pembangunan pembangkit nuklir di Inggris paling mahal di dunia.
Kemenkop RI mengapresiasi 13 tahun Rumah Energi wujudkan energi bersih dan ketahanan pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved