Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEKRETARIS Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa jumlah motor listrik di Tanah Air baru 21 ribu unit per Agustus 2022. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah yang mencapai 100 ribu unit pada tahun ini.
"Ini perlu ditingkatkan, karena pada 2025 sesuai RUEN (Rencana Umum Energi Nasional), sepeda motor listrik hingga 2,1 juta unit," pungkas Djoko, Kamis (25/8).
Menurutnya, untuk mendongkrak target jumlah motor listrik tersebut, DEN akan mendorong kepala daerah menerbitkan regulasi yang mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik.
Baca juga: Gaikindo Ajak Masyarakat Mencoba Kendaraan Listrik di GIIAS
Seperti, membebaskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat.
"Nanti saya buat surat ke semua gubernur, agar mencontoh Pemprov DKI yang pajak motornya itu 0%," imbuhnya.
Baca juga: Wapres: Opsi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Belum Final
Dengan insentif pajak tersebut, lanjut dia, diyakini dapat mendongkrak penjualan motor maupun mobil listrik di setiap daerah. Apabila pemakaian kendaraan listrik melonjak, impor BBM pun akan berkurang dari tahun ke tahun. Pada 2025, impor BBM diperkirakan berkisar 37.000 barel per hari (bph).
Lalu, pada 2030, impor BBM bisa ditekan hingga 67.000 bph dan terus berkurang sampai 299 ribu bph pada 2040. "Sekitar 40% BBM itu masih impor. Penggunaan kendaraan listrik menjadi solusi atas pengurangan impor BBM, yang selama ini membebani Pertamina," tutur Djoko.(OL-11)
Kedua pihak menunjukkan komitmen kuat dalam merumuskan konsep terbaik bagi sustainability Pertamina sebagai aset strategis negara.
Pemerintah perlu mengintegrasi strategi pembangunan ekonomi dan akselerasi transisi energi menuju transisi energi berkeadilan.
Pengesahan revisi kebijakan energi nasional perlu dipercepat
PLTN pertama harus dapat mentrasmisikan listrik ke PLN pada 2032. Hal itu bukan tanpa alasan, karena pada 2034 Pulau Jawa akan kekurangan listrik sebesar 2 GW.
Proposal ditargetkan selesai sebelum bulan Agustus 2024 dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah untuk mendapatkan payung hukum dalam bentuk Program Strategis Nasional.
RENCANA pemerintah merevisi target energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% pada 2025 dinilai tidak tepat.
Pendidikan kritis soal transisi energi bersih terbarukan pun semakin krusial. Sebab, krisis iklim menjadi tantangan yang akan semakin masif dihadapi generasi muda di masa mendatang.
Berkat Cawan Group, resmi mengamankan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) strategis.
Pemerintah Indonesia mengantongi komitmen pendanaan untuk pembangunan PLTS Terapung Saguling sebesar US$60 juta atau setara Rp994,68 miliar dari tiga mitra internasional.
MEMPERINGATI Hari Bumi, Komunitas Generasi Energi Bersih (Gen-B) mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya transisi energi bersih di Binus School Simprug,
Indonesia dan Swiss berkomitmen untuk terus mempererat kerja sama dalam pengembangan energi bersih melalui PLTA berkelanjutan.
Dengan kapasitas mulai dari 1,1 kWp hingga 2,75 kWp per rumah dan total kapasitas mencapai sekitar 1,3 MWp, sistem itu bekerja secara on-grid.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved